oleh

THR Tak Boleh Dicicil dan Dibayar Penuh

Kenali.co.id-Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang ditujukan kepada para gubernur. Isinya tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri bagi pekerja/buruh di perusahaan.

 

Sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya, pemerintah meminta THR yang dibayarkan harus penuh.Pembayarannya juga tidak boleh dicicil.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja/buruh.

 

THR digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. ”THR merupakan nonupah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau buruh,” ujarnya dalam temu media kemarin (12/4).

Pembayaran THR harus dilakukan maksimal seminggu atau tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tiba. Meski begitu, ada kelonggaran yang diberikan pemerintah bagi perusahaan yang tak mampu membayar THR karena masih terdampak pandemi.

 

Perusahaan-perusahaan tersebut diberi waktu maksimal sehari sebelum Lebaran tiba. Dengan catatan, ada kesepakatan atau pembahasan secara bipartit terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja. Selain itu, perusahaan diwajibkan untuk membuka laporan keuangan mereka secara transparan kepada pekerja. ”Ini berdasar laporan keuangan internal selama dua tahun terakhir. Harus dibuka secara transparan,” ungkapnya.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKAIT