KENALI.CO.ID, Nasional – Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias ahok mengomentari isu kocok ulang atau reshuffle kabinet menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ahok mengaku tak masalah jika kocok ulang kabinet benar terjadi dua bulan menjelang akhir periode Jokowi.
Ahok berkata PDIP sampai saat ini belum membahas perihal isu kocok ulang tersebut. “Tapi menurut saya itu hak prerogatif presiden ya,” kata Ahok di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Ahok menilai isu reshuffle bisa jadi muncul sebagai bagian dari transisi pemerintahan dari Jokowi ke presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo akan dilantik menggantikan Jokowi pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Ahok menyinggung soal kedekatan keduanya, di mana Prabowo berkampanye sebagai penerus kebijakan Jokowi di Pilpres 2024 lalu. “Kan memang satu paket ini istilahnya kan,” ucap Ahok.
Ahok menilai waktu dua bulan sisa pemerintahan Jokowi bisa digunakan sebagai masa transisi. “Ya bisa saja, orang bilang cuma dua bulan. Orang dua bulan untuk persiapan lima tahun kan enggak apa-apa,” ujar Ahok.
Selain itu, Ahok berujar dirinya tak sepakat jika isu reshuffle kabinet disebut sebagai upaya penggembosan PDIP di pemerintahan. Diketahui, sejumlah menteri yang diisukan bakal terkena kocok ulang adalah menteri-menteri dari PDIP.
Ahok menyinggung dirinya yang pernah terkena kasus hukum dan dipenjara. Dia berujar kejadian tersebut juga tidak dia anggap sebagai upaya menggembosi dirinya. “Selama Anda punya integritas, selama Anda mempunyai nama baik, siapa pun enggak bisa menggembosi Anda,” kata dia.
Sikap PDIP
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengatakan tak masalah dengan isu reshuffle kabinet Jokowi. Hasto berujar penentuan menteri adalah hak presiden yang menjabat.