Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPRD

  • Bagikan

Kenali.co.id, Jambi – Polemik muatan truk batu bara di Jambi masih belum selesai. Keresahan di masyarakat masih terus menghantui. Betapa tidak, sudah banyak truk batu bara yang menelan korban jiwa. Atas dasar itu, puluhan masa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Provinsi Jambi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (8/11) pukul 12.45.

Puluhan mahasiswa tersebut menuntut agar Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi merevisi perda jam operasional batu bara menjadi pukul 21.00 hingga pukul 05.00. Kemudian mereka juga meminta agar pemerintah segera merealisasikan jalur khusus batu bara tersebut.

“Jika ini tidak segera direalisasikan kami akan memblok jalur truk batu bara di Mendalo, Kabupaten Muarojambi sampai ke Simpang Rimbo, Kota Jambi,” sebut Alvin salah satu orator aksi unjuk rasa.

Dia menyebutkan, saat ini pemerintah hanya berdiam diri dengan adanya kasus atau pelanggaran truk bau bara tersebut. Apalagi ada yang melanggar dengan melintas disiang hari dan membawa muatan melebihi kapasitasnya.

“Kami mengecam pemerintah untuk segera mencari solusinya, karena ini telah banyak memakan korban,” lanjutnya. Menurutnya, dengan dibiarkannya pelangaran ini terjadi hampir setiap hari, pemerintah sama sekali tak memperhatikan masyarakat. Kata dia, pemerintah sebagai perenggut kekuasaan, hanya bisa melihat korban yang tewas karena truk batu bara.

“Kalau ini diabaikan kami akan melakukan aksi yang lebih anarkis lagi, menghalang jalan lintas truk batu bara di Simpang Rimbo,” sebutnya.

Tak berlangsung lama, aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jambi sempat terjadi aksi saling dorong dengan petugas kepolisian yang sedang berjaga di pintu masuk. Pasalnya, puluhan massa tersebut hendak masuk ke dalam.

Mereka ingin berjumpa dengan pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan meminta menghadirkan Gubernur Jambi. Namun, sayangnya tidak ada satupun anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi di ruangan.

Aksi saling dorong terjadi kurang lebih 15 menit, lalu bisa dihentikan setelah puluhan mahasiswa mengundurkan diri. Ini pun sempat dilerai oleh Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi. “Kami akan fasilitasi, tapi hanya sekda yang bisa kami hadirkan, gubernur di Sungaipenuh, pimpinan DPRD di Jakarta,” sebutnya usai terjadi aksi saling dorong.

“Saya akan panggilkan sekda untuk datang ke sini supaya bisa audiensi dengan baik,” lanjutnya. Namun, puluhan mahasiswa tersebut masih tetap ingin untuk masuk ke dalam. Setelah diberi pengertian oleh petugas, akhirnya menerima meski hanya sekda yang menemui. Tak lama sekitar pukul 14.30 Sekda Provinsi Jambi Sudirman berjalan ke DPRD Provinsi Jambi menemui peserta aksi.

Dia menjawab terkait tuntutan yang dilayangkan oleh peserta aksi. Kata dia, saat ini pihaknya telah mengupayakan untuk membangun jalur khusus batu bara di Jambi. “Sekarang sudah ada yang mau bangun oleh pihak swasta, bukan pemerintah dengan panjang jalan 140 kilo meter,” jelasnya.

Kemudian, nilai dari pihak swasta yang akan membangun jalan tersebut sebesar Rp 3 triliun yang nantinya akan dikerjakan oleh Wika dan Widia Karya. “Kalau pemerintah tidak akan mampu membangun itu, makanya kita minta pihak swasta. Sekarang tinggal penjadwalan untuk MoU dengan pemprov Jambi,” tambahnya.

Kemudian, Dirlantas Polda Jambi AKBP Heru Sutopo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan patroli dan menertibkan truk batu bara yang melanggar aturan. “Ini sudah kita lakukan dengan melakukan operasi dan tilang,” sebutnya.

Mereka audiensi di depan kantor DPRD Provinsi Jambi dengan duduk bersama. Namun, dengan hasil tersebut mahasiswa HMI belum merasa puas. Karena belum menerima jawaban dan solusi yang pas. Tak berselang lama, peserta unjuk rasa tersebut langsung membubarkan diri dari DPRD Provinsi Jambi. (Naufal/Kenali.co.id)


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *