Anies Antitesa Jokowi Bikin PDIP Berang, Nasdem Rapatkan Barisan

  • Bagikan
info seputar jambi

Kenali.co.id, POLITIKPDI Perjuangan berang dengan pernyataan politikus Nasdem Zulpan Lindan yang menyebut calon presiden Nasdem, Anies Baswedan merupakan antitesa dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemarahan partai berlogo banteng itu dituangkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Krisyanto.

Hasto menilai pernyataan Politisi Partai NasDem yang menyebut Anies Baswedan merupakan antitesa Presiden Jokowi tentu membuat rumit. Karena menurut dia, Partai Nasdem saat ini sebagai pendukung Pemerintahan Jokowi.

“Bayangkan, ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesa kepada Pak Jokowi sedang menjabat, yang juga didukung oleh partai politik termasuk Nasdem. Itu disampaikan oleh DPP loh sebagai antitesa. Kami merespon ini menciptakan kerumitan dan persoalan kepada tata pemerintahan,” kata Hasto di Lenteng Agung pada Kamis, 13 Oktober 2022.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Sementara, kata dia, Presiden Jokowi juga kerap melakukan rapat-rapat dengan sejumlah menterinya mengenai masa depan bangsa. Sehingga, dikhawatirkan isi rapat Presiden Jokowi dengan para pembantunya itu bocor kepada antitesanya.

“Yang dibahas Presiden dengan menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara. Kalau itu bocor ke antitesanya gimana? Jadi aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius,” ujarnya.

Menurut dia, Gubernur DKI Anies Baswedan mungkin saja benar antitesa dari Jokowi. Sebab, Jokowi memiliki banyak bukti kerja dan prestasi, sedangkan Anies tidak. Bahkan, program Anies saat menjalankan roda pemerintahan di DKI Jakarta sangat sedikit.

“Ini ada 23 janji kampanye Pak Anies dari laporan Ima Mahdiah (Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP), hanya lima yang dijalankan. Mana yang dahulu dijalankan Pak Jokowi di level gubernur? Mana kemudian sekarang pasukan oranye? Pasukan hijau? Pasukan biru? Itu kan mencerminkan sebenarnya tiga warna dan berbagai warna itu kan menyatu dalam kepentingan Pak Jokowi di situ,” ungkapnya.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga kabarnya mengeluh soal pembebasan lahan yang tidak dilakukan di Jakarta untuk mengatasi persoalan banjir. Padahal, anggaran Pemerintah Provinsi Jakarta selama 5 tahun Anies cukup besar.

“Kita lihat itu di dalam mengatasi banjir, Pak Basuki baru saja mengeluh ketika normalisasi sungai Ciliwung, pembebasan lahan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah padahal ada Rp312 triliun anggaran selama 5 tahun Pak Anies. Besar bukan? Jadi dari gubernur saja sudah antitesa. Itu kebetulan diperjelas (Nasdem) sebagai antitesa. Ini hal yang kemudian dikritisi oleh PDI Perjuangan,” ungkapnya

Terpisah, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh telah menonaktifkan Zulfan Lindan sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatera 1  DPP Partai Nasdem karena pernyataan di media yang tidak produktif, bahkan cenderung menurunkan citra partai tersebut.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di HUT 9 Partai Nasdem

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di HUT 9 Partai Nasdem

“Pertama, menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai NasDem,” kata Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis.

Kedua, kata Surya Paloh, DPP NasDem melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai NasDem.

“Peringatan ini diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai Nasdem untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat pembawa perubahan,” ujar Surya Paloh.

Dengan cara, lanjut dia, memberikan pernyataan yang menambah nilai positif dan juga memberikan pemahaman baik terhadap publik

“Partai Nasdem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat,” katanya.

Menurut dia, dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik. Partai NasDem yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan atau partai yang ingin berjuang untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Tentu Partai Nasdem memiliki tanggung jawab moral dan praksis agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan dan memberikan pemahaman yang baik,” ujarnya.

Partai Nasdem yang berjati diri Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia bercita-cita ruang politik Indonesia diisi dengan perdebatan produktif dan kualitatif tentang gagasan dan ide bagaimana memajukan Indonesia dan mensejahterakan masyarakat.

Oleh karena itu, kata Surya Paloh, dalam setiap gerak dan tindakan politik, Partai NasDem selalu memiliki latar dan landasan pemikiran yang kuat dalam kerangka kebangsaan.

“Partai Nasdem ingin perdebatan politik penuh dengan gagasan dan substansi, bukan sekadar kulit yang hanya menimbulkan sensasi dan kegaduhan,” tuturnya.

Tanggung jawab itu yang kemudian membuat Partai NasDem memberikan peringatan keras terhadap Zulfan Lindan yang beberapa waktu terakhir berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan jauh dari semangat dan jati diri partai yang mengedepankan politik gagasan.

(aulia/kenali.co.id)


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *