JAMBI  

Besok DPRD Panggil Sekda, Bappeda dan Kadis PU

Kenali.co.id-Proyek Rp 1,2 triliun di dinas PU Provinsi Jambi akan terang benderang dalam beberapa hari kedepan. Rencananya Rabu (30/3) besok DPRD telah memanggil beberapa instansi terkait untuk memebriakan penjelasannya.

Hal ini terlihat adanya surat yang beredar yang ditanda tangani Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto. Instansi yang dipanggil itu diantaranya, ketua TAPD, Kepala Bappeda, Kepala BPKPD, Kepala Biro Hukum dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi .

Dalam isi surat itu berisikan berperihal soal pembahasan pemindahan lokasi proyek stadion senilai Rp 250 miliar.

 

Sebagaimana sebagai mana janji Haris Sani- pada kampanye lalu akan mendirikan sport center yang berlokasi di daerah sungai gelam. Namun belakangan muncul lokasi yang akan dibangun itu di daerah pijoan. hal inilah menimbulkan keanehan, pemindahan itu, padahal bila dibangun di pijoan tentunya pemerintah akan membeli lahan lagi.

Tak tangung-tanggung ana yang akan digelontorkan Rp 1.2 Triliun dan tahap pertama yakni Rp 250 Millyar. Tentunya ini mengagetkan banyak pihak. Suara rakyat yang diwakilkan di DPRD itu , menolak pembangunan stadion jika dipaksa di Pijoan, Muaro Jambi.

Seperti yang diunghkapkan Evi Suherman, anggota DPRD Provinsi Jambi  dari PPP. Ia  menegaskan sebaiknya Dinas PU harus berhati-hati dan tidak gegabah. Jalankan proyek sesuai aturan yang berlaku. Jangan neko-neko. ” Kami minta pemprov harus jelaskan dulu status tanahnya. Kalau memang klir, pastikan dengan valid. Undang BPN dan pihak Unbari untuk memastikannya. Jangan sampai nanti bermasalah,”katanya. sebagaimana yang dikutip Jambi link.

 

Begitu juga fraksi dari gerindra ,  Budiyako menyebut proyek ini sudah bermasalah sejak awal penganggaran. Kata dia, proyek ini diajukan hanya dua bulan pasca Gubernur dilantik. Selain itu, saat diajukan ke DPRD, proyek ini tidak menyertakan dokumen FS dan DED serta tidak pernah melalui proses Musrenbang.

Baca Juga :  Penurunan Pendapatan Daerah Dipertanyakan Anggota Dewan pada Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi

Sementara itu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi juga memonitor kegaduhan proyek jumbo PU Provinsi Jambi senilai Rp 1,2 triliun. Jaksa mengingatkan agar proyek dijalankan sesuai ketentuan. “Kita sudah monitor. Prinsipnya, kita menyarankan agar semua tahapan pelaksanaan dijalankan dengan benar,”kata Lexy Patarani, Kasi Penkum Kejati Jambi kepada wartawan.(*)