⌾ KENALI INFO
KEJAKSAAN TEMUKAN 50 STEMPEL BERBAGAI JENIS YANG MASIH BASAH KANTOR KPU TANJABTIM ◉ UANG SITAAN RP 230 JUTA DARI KANTOR KPU TANJABTIM DITITIP KE KAS NEGARA ◉ 4 RUANGAN KPU TANJABTIM MASIH DIPASANG SEGEL KEJAKSAAN SELAMA 4 HARI ◉ KETUA KPU TANJABTIM NURKHOLIS TAK MASUK KERJA PASCA PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN ◉ SENGKETA LAPANGAN PEMUDA AKSO DANO, PULUHAN WARGA TOLAK PEMASANGAN PLANG PEMERINTAH OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA ◉ TANAH LONGSOR, AKSES JALAN MENUJU 7 DESA DI KECAMATAN BATANG ASAI PUTUS TERIMBUN MATERIAL LONGSOR ◉ RUMAH WARGA DI DESA BATU PENYABUNG SAROLANGUN NYARIS TERJUN KE JURANG SEDALAM 8 METER AKIBAT TANAH LONGSOR ◉ KAPOLRES BUNGO TEMUKAN PERALATAN PETI DI DEKAT AREA BANDARA ◉ KASUS PERCERAIAN DI TANJABTIM SELAMA MASA PANDEMI MENCAPAI 315 KASUS ◉ KPK MINTA PEMKOT JAMBI MENGOPTIMALKAN PAD DAN TERTIBKAN ASET ◉ WALIKOTA SYARIF FASHA JADI PEMATERI LITERASI DIGITAL YANG DISELENGGARAKAN DPR RI ◉ WAWAKO MAULANA PAPARKAN PERKEMBANGAN WISATA DANAU SIPIN DALAM KEGIATAN TEMASEK FOUNDATION URBAN RESILENCE PROGRAMME 2021 ◉ GUBERNUR AL HARIS LANTIK MUCHLIS SEBAGAI KOMISARIS DAN DAN MUDASIR SEBAGAI DIREKTUR PT JII ◉ PEMPROV JAMBI TERIMA PIAGAM DAN PLAKAT PENGHARGAAN OPINI WTP DARI KEMENKEU ◉ GUBERNUR AL HARIS CEK ISOTER DAN RSUD RADEN MATTAHER JAMBI ◉ ISOTER ASRAMA HAJI DAN BPSDM DITUTUP SEMENTARA KARENA PASIEN SUDAH MENURUN ◉ KABUPATEN MERANGIN DINYATAKAN NOL KASUS POSITIF COVID-19 ◉ KASUS AKTIF COVID-19 DI MUARO JAMBI TERUS MENGALAMI PENURUNAN ◉ SEKOLAH DI BATANGHARI BUTUH 35 ORANG PENGAWAS ◉

Data Klaster COVID di Sekolah Berujung Klarifikasi Kemendikbudristek

  • Bagikan

Kenali.co.id, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menampilkan data 1.296 sekolah menjadi klaster COVID-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
Angka ini merupakan hasil survei dari 46.580 responden sekolah yang dipublikasi di situs https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/home/survey-ptm-dashboard-spasial.

Namun, pada Jumat (24/9/2021) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (PAUD Dikdasmen), Jumeri mengklarifikasi data-data tersebut. Jumeri menyebut ada kesalahpahaman dalam menafsirkan angka yang ditampilkan.

“Ada empat miskonsepsi mengenai isu klaster PTM terbatas yang saat ini beredar di masyarakat,” ucap Jumeri saat melakukan klarifikasi kepada wartawan, Jumat (24/9/2021)

Pertama, data yang dipublikasikan tersebut bukan klaster sekolah yang terjadi pada siswa. Data tersebut berasal dari laporan warga sekolah baik siswa, guru, tenaga pendidik, dan bahkan keluarga dari mereka yang pernah terpapar COVID-19.

“Angka 2,8 persen yang kita publikasikan satuan pendidikan itu bukanlah data klaster COVID-19, itu 2,8 persen bukan klaster pendidikan. Tapi itu adalah data yang menunjukkan satuan pendidikan yang melaporkan lewat aplikasi kita, laman kita bahwa di sekolahnya ada warga yang terkonfirmasi positif COVID-19,” ujar Jumeri.

Sementara miskonsepsi kedua, ujar Jumeri, belum tentu juga penularan COVID-19 terjadi di satuan pendidikan. Data tersebut didapatkan dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang mengisi survei dari Kemendikbudristek.

“Satuan pendidikan tersebut ada yang sudah melaksanakan PTM Terbatas dan ada juga yang belum,” kata Jumeri.

Adapun miskonsepsi ketiga, angka 2,8 persen satuan pendidikan yang diberitakan itu bukanlah laporan akumulasi dari kurun waktu satu bulan terakhir.

“Itu bukan berdasarkan laporan satu bulan terakhir, tetapi 14 bulan terakhir sejak tahun lalu yaitu bulan Juli 2020,” ujar Jumeri.

Terakhir, isu yang beredar mengenai 15.000 siswa dan 7.000 guru positif COVID-19 berasal dari laporan yang disampaikan oleh 46.500 satuan pendidikan yang belum diverifikasi, sehingga masih ditemukan kesalahan.

“Misalnya, kesalahan input data yang dilakukan satuan pendidikan seperti laporan jumlah guru dan siswa positif COVID-19 lebih besar daripada jumlah total guru dan siswa pada satuan pendidikan tersebut,” kata Jumeri.

Jumeri menyebut Kemendikbudristek sedang mengembangkan sistem pelaporan yang memudahkan verifikasi data. “Dikarenakan keterbatasan akurasi data laporan dari satuan pendidikan, saat ini Kemendikbudristek dan Kemenkes sedang melakukan uji coba sistem pendataan baru dengan aplikasi PeduliLindungi,” ujar Jumeri. (Yusuf/Kenali.co.id)


GOLD POINT JAMBI
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *