⌾ KENALI INFO
KEJAKSAAN TEMUKAN 50 STEMPEL BERBAGAI JENIS YANG MASIH BASAH KANTOR KPU TANJABTIM ◉ UANG SITAAN RP 230 JUTA DARI KANTOR KPU TANJABTIM DITITIP KE KAS NEGARA ◉ 4 RUANGAN KPU TANJABTIM MASIH DIPASANG SEGEL KEJAKSAAN SELAMA 4 HARI ◉ KETUA KPU TANJABTIM NURKHOLIS TAK MASUK KERJA PASCA PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN ◉ SENGKETA LAPANGAN PEMUDA AKSO DANO, PULUHAN WARGA TOLAK PEMASANGAN PLANG PEMERINTAH OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA ◉ TANAH LONGSOR, AKSES JALAN MENUJU 7 DESA DI KECAMATAN BATANG ASAI PUTUS TERIMBUN MATERIAL LONGSOR ◉ RUMAH WARGA DI DESA BATU PENYABUNG SAROLANGUN NYARIS TERJUN KE JURANG SEDALAM 8 METER AKIBAT TANAH LONGSOR ◉ KAPOLRES BUNGO TEMUKAN PERALATAN PETI DI DEKAT AREA BANDARA ◉ KASUS PERCERAIAN DI TANJABTIM SELAMA MASA PANDEMI MENCAPAI 315 KASUS ◉ KPK MINTA PEMKOT JAMBI MENGOPTIMALKAN PAD DAN TERTIBKAN ASET ◉ WALIKOTA SYARIF FASHA JADI PEMATERI LITERASI DIGITAL YANG DISELENGGARAKAN DPR RI ◉ WAWAKO MAULANA PAPARKAN PERKEMBANGAN WISATA DANAU SIPIN DALAM KEGIATAN TEMASEK FOUNDATION URBAN RESILENCE PROGRAMME 2021 ◉ GUBERNUR AL HARIS LANTIK MUCHLIS SEBAGAI KOMISARIS DAN DAN MUDASIR SEBAGAI DIREKTUR PT JII ◉ PEMPROV JAMBI TERIMA PIAGAM DAN PLAKAT PENGHARGAAN OPINI WTP DARI KEMENKEU ◉ GUBERNUR AL HARIS CEK ISOTER DAN RSUD RADEN MATTAHER JAMBI ◉ ISOTER ASRAMA HAJI DAN BPSDM DITUTUP SEMENTARA KARENA PASIEN SUDAH MENURUN ◉ KABUPATEN MERANGIN DINYATAKAN NOL KASUS POSITIF COVID-19 ◉ KASUS AKTIF COVID-19 DI MUARO JAMBI TERUS MENGALAMI PENURUNAN ◉ SEKOLAH DI BATANGHARI BUTUH 35 ORANG PENGAWAS ◉

Dinkes dan Rekanan Diduga Mark up Harga Rapid Test

  • Bagikan

Kenali.co.id, Jambi-Kesulitan pemerintah dan masyarakat berjuang melawan virus Covid-19, ada saja pihak-pihak yang mengambil keuntungan. Seperti pengadaan peralatan rapid test di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang diduga di-mark up dengan harga yang tidak wajar.

Indikasi mark up pengadaan alat rapid test dengan nilai “gila-gilaan” terjadi pada 2020 dengan nilai Rp 625 juta oleh PT Empuan Langgeng Imamah (PT ELI). Pengadaan dilakukan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sesuai surat pesanan nomor 30.2/Diskes.PPK/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, PT ELI mendapat pekerjaan pembelian 5.000 unit alat rapid test merek Zybio Assay. Dinkes menetapkan harga Rp 125 ribu per unit. PT ELI mendapat pembayaran Rp 625 juta oleh PT Empuan Langgeng Imamah (PT ELI). Pengadaan dilakukan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sesuai surat pesanan nomor 30.2/Diskes.PPK/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, PT ELI mendapat pekerjaan pembelian 5.000 unit alat rapid test merek Zybio Assay. Dinkes menetapkan harga Rp 125 ribu per unit. PT ELI mendapat pembayaran Rp 625 juta pada 6 Agustus 2020.

ternyata rapid tes merek Zybio Assay dipesan oleh PT ELI dari PT TH di Palembang dengan harga Rp 75 ribu per unit atau total Rp 375 juta untuk 5.000 unit. Harga itu telah termasuk ongkos kirim dari Palembang ke Jambi.

Artinya, ada selisih sebesar Rp 50 ribu per unit atau total Rp 250 juta untuk 5.000 unit. Selisih ini jauh lebih tinggi dari marjin harga yang diberikan ke perusahaan-perusahaan lain yang juga terlibat pengadaan rapid test, seperti PT KJL untuk merek Viva Diag dan PT IGM untuk merek High Top.

Itu belum lagi diskon khusus yang didapat oleh PT ELI dari PT TH karena melakukan pembelian dalam jumlah banyak. Kalaupun PT ELI mengambil keuntungan wajar sebesar 15 persen, maka masih terdapat kelebihan sebesar Rp 193 juta yang diduga dinikmati PT ELI dan oknum pejabat Dinkes.

Mark up tidak wajar ini menjadi temuan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi saat melakukan audit dana Covid-19 Provinsi Jambi pada awal 2021 lalu.

Aktivis LSM dan media meminta aparat penegak hukum mengusut kasus-kasus di Dinkes. Apalagi, biaya tidak terduga (BTT) Covid-19 untuk barang dan jasa bidang kesehatan pada 2020 sebesar Rp 38,5 miliar diduga banyak bermasalah.

Tak hanya pengadaan alat rapid test, pengadaan barang oleh perusahaan lain dengan dana total Rp 2,5 miliar banyak tidak wajar. Aktivis juga mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi dana media dan publikasi senilai Rp 750 juta yang sedang diusut Polda Jambi.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Provinsi Jambi Eva Susanti menolak menanggapi kasus itu. “Tidak tahu saya,” jawab dia singkat saat ditanya soal temuan BPK pada pengadaan rapid test tersebut.

Dia berbalik menyoal temuan BPK yang menurutnya tidak benar. “Itu juga salah, masa 66,67 persen. Itu saja tidak benar hitungannya. Coba saja hitung,” ujar dia. Menurut Eva, keuntungan yang diambil rekanan sebanyak 40 persen.

Sementara pemilik PT ELI, Ely Magdalena, mengatakan akan menanyakan soal temuan auditor tersebut ke BPK dan Dinas Kesehatan. “Langkah awal, saya tanyakan dulu dengan BPK,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Senin (30/8).(*)

Sumber: metrojambi

 


GOLD POINT JAMBI
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *