Ditlantas Polda Jambi Kembali Surati Kementerian ESDM Minta Perusahaan Batu bara Melanggar Diberikan Sanksi

Ditlantas Polda Jambi Kembali Surati Kementerian ESDM Minta Perusahaan Batu bara Melanggar Diberikan Sanksi
Ditlantas Polda Jambi Kembali Surati Kementerian ESDM Minta Perusahaan Batu bara Melanggar Diberikan Sanksi

 KENALI.CO.ID – Ditlantas Polda Jambi kembali menyurati Kementerian ESDM. Surat tersebut meminta  Perusahaan batu bara di Jambi yang melanggar untuk di berikan sanksi.

Sanksi yang di minta Direktorat lalu lintas lantas Polda Jambi di antaranya Penghentian sementara aktivitas angkutan batu bara di jalan nasional Provinsi Jambi.

Selain sanksi penghentian sementara, Ditorat lalu lintas lantas Polda Jambi juga mencatat masih terdapat angkutan batu bara yang melanggar aturan yang berlaku.

Direktur Lalu lintas  Polda Jambi Kombes Pol Dhafi mengatakan pihaknya menemukan adanya hasil temuan di lapangan angkutan batubara yang masih melanggar pada tanggal 7 – 9 Oktober 2023.

“Ditlantas Polda Jambi dan jajaran telah melakukan penindakan dengan tilang di tempat.

Setidaknya  terhadap 61 kendaraan angkutan batu bara yang melanggar,” ujar Kombes Pol Dhafi. .

Adapun rincian pelanggaran yaitu:

a. Pelanggaran Jam Operasional sebanyak 26 kendaraan,

b. Pelanggaran Muatan / Tonase sebanyak 21 kendaraan,

c. Pelanggaran kelengkapan SIM / STNK sebanyak 14 kendaraan;

Dalam surat tersebut berisikan latar belakang permasalahan pelanggaran di lakukan oleh Perusahaan Batu bara, tambang dan transportir (pemegang IUP dan IUJP).

Di mana angkutan batubara berpotensi menyebabkan terjadinya kemacetan dan jalan rusak. sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas,

baik pada ruas jalan yang di lalui angkutan batubara baik pada Jalan Nasional maupun Jalan Provinsi.

Hal tersebut tertuang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020.

tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

sanksi administratif Perusahaan Batubara

Maka dengan ini Direktorat lalu lintas lantas Polda Jambi Mohon kepada atasan untuk memberikan sanksi

Baca Juga :  Perusahaan Transportir Batubara Cuek Iuran Rp 50 Ribu, Malam Ini Asosiasi Transportir Tarik diri

kepada Perusahaan Tambang pemegang IUP dan IUPK maupun Pengusaha Angkutan pemegang IUJP.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 185 tentang sanksi administratif .

berupa yakni Peringatan tertulis, Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi.

Dan produksi; dan /atau Pencabutan permanen atas IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP Penjualan;

Permasalahan lalu lintas jalan raya akan kerap kali terjadi apabila sanksi tegas terhadap Perusahaan Tambang maupun Pengusaha Angkutan yang melanggar ketentuan tidak tegakkan.

“Agar menjadi perhatian dan komitmen bersama demi keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan lalu lintas masyarakat Provinsi Jambi,” tulis dalam surat tersebut.