KENALI.CO.ID ● KEJAKSAAN TEMUKAN 50 STEMPEL BERBAGAI JENIS YANG MASIH BASAH KANTOR KPU TANJABTIM ● UANG SITAAN RP 230 JUTA DARI KANTOR KPU TANJABTIM DITITIP KE KAS NEGARA ● 4 RUANGAN KPU TANJABTIM MASIH DIPASANG SEGEL KEJAKSAAN SELAMA 4 HARI ● KETUA KPU TANJABTIM NURKHOLIS TAK MASUK KERJA PASCA PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN ● SENGKETA LAPANGAN PEMUDA AKSO DANO, PULUHAN WARGA TOLAK PEMASANGAN PLANG PEMERINTAH OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA ● TANAH LONGSOR, AKSES JALAN MENUJU 7 DESA DI KECAMATAN BATANG ASAI PUTUS TERIMBUN MATERIAL LONGSOR ● RUMAH WARGA DI DESA BATU PENYABUNG SAROLANGUN NYARIS TERJUN KE JURANG SEDALAM 8 METER AKIBAT TANAH LONGSOR ● KAPOLRES BUNGO TEMUKAN PERALATAN PETI DI DEKAT AREA BANDARA ● KASUS PERCERAIAN DI TANJABTIM SELAMA MASA PANDEMI MENCAPAI 315 KASUS ● KPK MINTA PEMKOT JAMBI MENGOPTIMALKAN PAD DAN TERTIBKAN ASET ● WALIKOTA SYARIF FASHA JADI PEMATERI LITERASI DIGITAL YANG DISELENGGARAKAN DPR RI ● WAWAKO MAULANA PAPARKAN PERKEMBANGAN WISATA DANAU SIPIN DALAM KEGIATAN TEMASEK FOUNDATION URBAN RESILENCE PROGRAMME 2021 ● GUBERNUR AL HARIS LANTIK MUCHLIS SEBAGAI KOMISARIS DAN DAN MUDASIR SEBAGAI DIREKTUR PT JII ● PEMPROV JAMBI TERIMA PIAGAM DAN PLAKAT PENGHARGAAN OPINI WTP DARI KEMENKEU ● GUBERNUR AL HARIS CEK ISOTER DAN RSUD RADEN MATTAHER JAMBI ● ISOTER ASRAMA HAJI DAN BPSDM DITUTUP SEMENTARA KARENA PASIEN SUDAH MENURUN ● KABUPATEN MERANGIN DINYATAKAN NOL KASUS POSITIF COVID-19 ● KASUS AKTIF COVID-19 DI MUARO JAMBI TERUS MENGALAMI PENURUNAN ● SEKOLAH DI BATANGHARI BUTUH 35 ORANG PENGAWAS ● KENALI.CO.ID

Golkar Siapkan PAW, Bagi Kader Tersangkut Masalah Hukum

Kenali.co.id - Tak Berkategori
  • Bagikan
Cek Endra

Kenali.co.id, Jambi-DPD I Golkar Jambi telah mempersiapkan kemungkinan Pengganti Antar Waktu (PAW) bagi anggota nya yang tersangkut masalah hukum. Seperti  Apif Firmansyah yang disebut sebut bakal jadi tersangkaDPD I Partai Golkar sudah ancang ancang memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Fraksinya di DPRD Provinsi Jambi Dapil Tanjab Barat-Tanjab Timur tersebut.

Nama pengganti Apif pun diketahui. Dia adalah politisi asal Tanjab Barat bernama Djalil yang juga merupakan Caleg Golkar Dapil Tanjabbar-Tanjabtim pada Pileg 2019 lalu. Saat Pileg dua tahun lalu, Djalil meraih suara terbanyak nomor tiga partai Golkar Dapil Tanjab Barat-Tanjab Timur.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, A Rahman tidak menampik rencana PAW Apif Firmansyah. Namun, dia menegaskan Golkar tidak menyiapkan nama untuk PAW Apif. Melainkan sesuai aturan, penggantinya adalah nomor tiga peraih suara terbanyak. Mengingat, Dapil Tanjabbar-Tanjabtim ada dua kursi yang diraih Golkar, M Juber dan Apif Firmansyah.

” Kita tidak menyiapkan pengganti. Tapi memang aturannya seperti itu. Penggantinya adalah caleg nomor urut berikutnya yang meraih suara terbanyak nomor tiga,” kata politisi yang biasa dipanggil Cemen ini saat dihubungi via ponselnya, Rabu (21/7) kemarin.

Disinggung soal bantuan hokum untuk Apif, Cemen mengatakan partai tidak menyiapkan bantuan hokum, karena kasus yang menjerat Apif merupakan persoalan pribadi yang bersangkutan. “Sama seperti tersangka sebelumnya dengan kasus yang sama, mereka sudah memiliki pengacara masing-masing. Partai tidak memberikan bantuan hukum,” jelasnya.

Sementara Apif Firmansyah belum bisa dimintai konfirmasinya terkait persoalan hukum yang menjeratnya. Beberapa kali Jambi One mencoba menghubunginya melalui nomor ponsel yang biasa digunakan, terdengar nada tidak aktif. Begitu juga pesan singkat yang dikirimkan tidak direspon.

Informasi yang diperoleh, sejak beredar kabar namanya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus Suap Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018, Apif sudah tidak pernah masuk kantor lagi di DPRD Provinsi Jambi. Sejumlah politisi Golkar ketika ditanya soal Apif juga mengaku tidak tahu keberadaan mantan ajudan Zumi Zola tersebut.

Seperti diberitakan, kabar Apif ditetapkan KPK sebagai tersangka mulai menyebar pada Kamis, 15 Juli 2021 lalu. Informasi penetapan Apif sebagai tersangka ini diketahui dari pemeriksaan dua dari empat tersangka kasus suap RAPBD yang kini sudah ditahan KPK. Yakni Wiwid Iswhara (WI) dan  Arrakhmat Eka Putra (AEP). Kabarnya, keduanya telah diperiksa sebagai saksi untuk berkas Apif.

Wadji, kuasa hukum Arrakhmat Eka Putra dikonfirmasi ketika itu membenarkan kliennya sudah diperiksa untuk kelengkapan berkas Apif. “Ya, AEP cerita, katanya dia sudah dipanggil untuk berkas AF,” kata Wajdi, Kamis (15/7).

Hanya saja, Wajdi mengaku tidak menanyakan apakah kliennya dipanggil untuk AF sebagai tersangka atau saksi. “AEP yang ngabari ke saya. Saya dengar dari pengacara WI (Wiwid) juga begitu,” ujar Wajdi.

Keterangan Wajd itu dibenarkan kuasa hukum Wiwid, Ilham Kurniawan Dartias. Ilham membenarkan kliennya telah diperiksa sebagai saksi dalam proses penyidikan untuk tersangka Apif Firmasyah dan Paut Sakarin (PS). “Kita sudah konsultasikan dengan klien kita. Ya memang dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AF dan PS,” kata Ilham.

Ketika itu, Jambione sudah berupaya mengkinfirmasi Apif terkait informasi penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun, anggota DPRD Provinsi Jambi itu belum merespon. Beberapa kali nomor ponselnya dihubungi bernada tidak aktif. Pesan whatsApp minta konfirmasi yang dikirim Jambione juga tidak direspon.

Sementara itu, Paut Sakarin sudah lama santer disebut sebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini diketahui dari surat panggilan saksi saat diperiksa di Polda Jambi November 2020 lalu. Namun sampai saat ini belum diumumkan secara resmi oleh KPK.

Sebelumnya, KPK sudah menahan empat mantan anggota DPRD Jambi yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 atau suap “ketok palu”. Keempat mantan legislator Jambi yang menyandang status tersangka itu yakni, Fahrurrozi, Arrakmat Eka Putra, Wiwid Iswhara, dan Zainul Arfan.

Keempat mantan legislator Jambi tersebut ditetapkan sebagai tersangka sejak 26 Oktober 2020. Namun baru diumumkan saat bersamaan dengan penahanan pada 17 Juni 2021 lalu. Penetapan tersangka terhadap keempatnya merupakan pengembangan dari kasus serupa yang telah menjerat 18 orang, termasuk mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, hingga Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston.

Dalam perkara ini, Fahrurrozi diduga menerima suap “ketok palu” senilai Rp 375 juta. Kemudian, Arrakmat Eka Putra sejumlah Rp 275 juta, Wiwid Iswhara senilai Rp 275 juta, dan Zainul Arfan sebesar Rp 375 juta. Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 Huruf Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk diketahui, dalam kasus ini, sebelumnya KPK telah menjerat 18 orang sebagai tersangka. 12 orang di antaranya sudah diproses hingga persidangan. Pihak-pihak yang diproses tersebut adalah mantan Gubernur Zumi Zola, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta. Keempat tersangka bersama 12 rekannya yang sudah diproses hingga persidangan diduga mengumpulkan para anggota fraksi di DPRD Jambi terkait pengesahan APBD. Mereka diduga menerima Rp 400-700 juta per fraksi atau Rp 100-200 juta per orang.

Menurut KPK, dugaan suap untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 senilai total Rp 12,9 miliar dan untuk RAPBD 2018 senilai Rp 3,4 miliar. KPK menduga suap itu sebagian berasal dari pengusaha Jeo Fandy Yoesman Alias Asiang yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum hingga persidangan.

Saat ini Asiang sendiri sudah menjalani hukuman 1,5 tahun atau bebas di Lapas Klas II Jambi. Sementara Zumi Zola dan 12 anggota DPRD lainnya sedang menjalani masa hukuman. Zola divonis 6 tahun penjara. Dia saat ini sedang menjalani sidang Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan 12 anggota dewan divonis antara 3 – 5 tahun penjara. Mereka menjalani hukuman di Lapas Klas II A Jambi. (fey/ist)

Seperti diberitakan, dalam kasus ini, sebelumnya KPK telah menjerat 18 orang sebagaitersangka. 12 orang di antaranya sudah diproses hingga persidangan. Pihak-pihak yang diproses tersebut adalah mantan Gubernur Zumi Zola, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta.         Keempat tersangka bersama 12 rekannya yang sudah diproses hingga persidangan diduga mengumpulkan para anggota fraksi di DPRD Jambi terkait pengesahan APBD. Mereka diduga menerima Rp 400-700 juta per fraksi atau Rp 100-200 juta per orang.

Menurut KPK, dugaan suap untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 senilai total Rp 12,9 miliar dan untuk RAPBD 2018 senilai Rp 3,4 miliar. KPK menduga suap itu sebagian berasal dari pengusaha Jeo Fandy Yoesman Alias Asiang yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum hingga persidangan.(*)

 


GOLD POINT JAMBI
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *