Kenali.co.id, Jakarta – Pendakwah kondang, Gus Miftah, menjawab isu soal bayaran milyaran yang ia terima setiap kali mengisi acara atau memberikan ceramah.
Gus Miiftah tak menampik bahwa terkadang bayarannya akan dipatok besar, tergantung pihak yang mengundangnya.
Menurut Gus Miftah, jika yang mengundangnya adalah pejabat atau orang kaya, maka ia akan memberikan harga yang mahal.
Akan tetapi, jika yang mengundangnya adalah orang desa, maka ia tidak pernah meminta bayaran sama sekali.
“Kalau kamu diundang lembaga, diundang perusahaan, diundang orang kaya. Kamu ‘jual’ saya murah kamu salah,” tuturnya.
Terlebih, katanya melanjutkan, jika orang yang mengundangnya memiliki kepentingan politik hingga mengumpulkan ribuan orang di tengah lapang dan mengundang Gus Miftah untuk berceramah.
“Yang ngundang orang kaya, pejabat, mereka butuh kumpulkan orang di tengah lapangan puluhan ribu dengan menghadirkan saya, bahkan kepentingan politik, kamu jual saya murah kamu salah,” ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Populer Seleb.
Namun, Gus Miftah menekankan bahwa ia tidak pernah meminta bayaran jika diundang oleh orang desa atau orang di pegunugan.\
Oleh karena itu, sang dai kondang menekankan bahwa seseorang harus bisa bijak dalam menyikapi undangan dari pihak tertentu.
“Kalau kita diundang di desa, di pegunungan, di daerah pantai, di daerah pedalaman, kamu minta bayaran, kamu juga salah. Maka di situlah berlaku subsidi silang, kita bijak saja dong. Saya diundang oleh calon bupati ‘Gus monggo datang ke tempat saya pengajian, ini gimana?’ (dijawab) ‘muhun saikhlasnya’, kan g*** yang ngundang calon bupati, gimana? Yang ngundang calon gubernur gimana?” ucap sang ulama.
Lebih lanjut, dai yang dekat dengan Deddy Corbuzier itu mengatakan bahwa ia tak pernah meminta bayaran jika berdakwah di pedalaman atau di desa.
Ia malah selalu membawa uang untuk dibagi-bagikan kepada warga ketika diundang untuk berceramah di pedalaman.
“Anda bisa cek saya selalu bawa uang cash banyak ketika saya ngaji di lapangan. Tujuan saya adalah untuk subsidi kepada masyarakat yang ada di pedesaan. Jadi kalau yang ngundang BUMN mau seikhlasnya? Ya nggak bisa dong, mereka punya budget, tapi kalau di desa saya nggak membolehkan management saya untuk ngomong soal uang, bila perlu kita subsidi,” ujar Gus Miftah. (Yusuf/Kenali.co.id)
