Kenali.co.id, Jambi– Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah (Kanwil) Jambi menggelar penandatanganan janji kinerja Tahun 2021 dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Aula Kantor Kemenkumham Jambi, Kamis (4/2/2021) .
Kegiatan tersebut dihadiri Sejumlah undangan yakni Gubernur Jambi, diwakili Asisten II, Ir Agus Sunaryo, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia, Jambi Mhd. Jahari Sitepu, SH..M.Si, Kajati Jambi, J Tanjak, Ketua DPRD Provinsi Edi Purwanto, Danrem Brigjen Zulkifli, Kapolda Jambi diwakili Dir Narkoba Jombes Pol Dewa Putu Gede Arta,SH,MH, Ka PT diwakili waka PT Safarudin Hasibuan, Ombudsman Plh kepala Masnur Rohmanb, Bupati Muarojambi, Ketua pengadilan tinggi, kepala BNN, Kepala BPKP Jambi, Kapolda Jambi, Ketua PWI Riduan Agus.
Hadir juga para Kepala Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. Para Kepala Divisi Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi.
Penandatanganan janji Kinerja Tahun 2021 dilakukan OlehSlamet Pramoedji, S.P., M.Si. Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jambi , Morina Harahap, Kepala Divisi, SH..MM Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi.
Parsaoran Simaibang, SH..MH. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jambi
Drs. Elly Yuzar M.H Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jambi diakhiri oleh Kakanwil Kemenkum HAM Jambi .
Selanjutnya penandatanganan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) kelas II A kota Jambi dan kalapas se-Jambi serta disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Jambi Jahari Sitepu.
Dalam sambutannya, Jahari Ditepu dengan semangat berapi api mengungkapkan bahwa, dalam komitmen kinerja 2021 ini, pihaknya meminta janji ini tidak hanya diucapkan tapi untuk meningkatkan kinerja tapi benar benar diwujudkan.
Janji Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 yang dibacakan kakanwil yakni Kami Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjanji untuk: Pertama, Melaksanakan Perjanjian Kinerja, Target Kinerja, serta Action Plan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Kedua, Mengembangkan diri menjadi Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Tangguh, Terampil, Dinamis dan Adaptif melalui Implementasi Corporate University.
Ketiga, Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transformasi Digital dalam bekerja untuk mewujudkan Good Governance.
Keempat, Mewujudkan Zona Integritas menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dijelaskan Jahari Sitepu semoga tahun 2021 sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun semakin kuat dan mampu menjadi pendorong suksesnya peningkatan kinerja.
Lebih lanjut katanya, Kementerian hukum dan HAMtelah menyepakati target kinerja menjadi alat kendali manajemen di kementerian hukum dan ham dalam pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024.
Pencanangan zona integritas adalah salah satu upaya menjaga hukum dan ham dari segala bentuk penyimpangan dan korupsi.
“Target target yang cukup besar harus diawasi ketat, karena menyangkut penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat”kata kakanwil.
Sehingga harus mampu kita laksanakan secara berintegritas dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
” Sesuai arahan pak presiden, jangan sesekali melakukan penyimpangan atas anggaran negara. Dan jangan main main dengan uang rakyat” katanya.
” Saya berharap 2021 jumlah satuan kerja di kantor wilayah hukum dan HAM Jambi mendapat prediket wbk/wbbm mengalami kenaikan bila tahun lalu tiga maka akan tahun ini diusahan 13″ kata pria berbicara lantang ini.
“Tantangan dan hambatan ini akan selalu ada, tantangan dan hambatan harus dijadikan peluang untuk berbuat yang terbaik,” ujarnya.
Sementara itu Kajati Jambi J Tanjak mengatakan, setelah janji diucapkan tak tanya dipertangungjawabkan di dunia tapi juga diakhirat.
“Oleh karenanya, jangan coba coba mengambil uang negara. Selain dihukum di dunia juga diakhirat. Di dunia tubuh nya dihukum dan dimiskinkan” kata kajati.
Guna mewujudkan WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan demikian Kemenkumham dapat memberi pelayanan yang baik ke masyarakat.” Layani masyarakat dengan baik” akhir J Tanjak.
Dalam kesempatan itu juga diberikan penghargaan berupa piagam kepada seluruh unsur Muspida, PWI dan lainnya.(m)
