KENALI.CO.ID ● KEJAKSAAN TEMUKAN 50 STEMPEL BERBAGAI JENIS YANG MASIH BASAH KANTOR KPU TANJABTIM ● UANG SITAAN RP 230 JUTA DARI KANTOR KPU TANJABTIM DITITIP KE KAS NEGARA ● 4 RUANGAN KPU TANJABTIM MASIH DIPASANG SEGEL KEJAKSAAN SELAMA 4 HARI ● KETUA KPU TANJABTIM NURKHOLIS TAK MASUK KERJA PASCA PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN ● SENGKETA LAPANGAN PEMUDA AKSO DANO, PULUHAN WARGA TOLAK PEMASANGAN PLANG PEMERINTAH OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA ● TANAH LONGSOR, AKSES JALAN MENUJU 7 DESA DI KECAMATAN BATANG ASAI PUTUS TERIMBUN MATERIAL LONGSOR ● RUMAH WARGA DI DESA BATU PENYABUNG SAROLANGUN NYARIS TERJUN KE JURANG SEDALAM 8 METER AKIBAT TANAH LONGSOR ● KAPOLRES BUNGO TEMUKAN PERALATAN PETI DI DEKAT AREA BANDARA ● KASUS PERCERAIAN DI TANJABTIM SELAMA MASA PANDEMI MENCAPAI 315 KASUS ● KPK MINTA PEMKOT JAMBI MENGOPTIMALKAN PAD DAN TERTIBKAN ASET ● WALIKOTA SYARIF FASHA JADI PEMATERI LITERASI DIGITAL YANG DISELENGGARAKAN DPR RI ● WAWAKO MAULANA PAPARKAN PERKEMBANGAN WISATA DANAU SIPIN DALAM KEGIATAN TEMASEK FOUNDATION URBAN RESILENCE PROGRAMME 2021 ● GUBERNUR AL HARIS LANTIK MUCHLIS SEBAGAI KOMISARIS DAN DAN MUDASIR SEBAGAI DIREKTUR PT JII ● PEMPROV JAMBI TERIMA PIAGAM DAN PLAKAT PENGHARGAAN OPINI WTP DARI KEMENKEU ● GUBERNUR AL HARIS CEK ISOTER DAN RSUD RADEN MATTAHER JAMBI ● ISOTER ASRAMA HAJI DAN BPSDM DITUTUP SEMENTARA KARENA PASIEN SUDAH MENURUN ● KABUPATEN MERANGIN DINYATAKAN NOL KASUS POSITIF COVID-19 ● KASUS AKTIF COVID-19 DI MUARO JAMBI TERUS MENGALAMI PENURUNAN ● SEKOLAH DI BATANGHARI BUTUH 35 ORANG PENGAWAS ● KENALI.CO.ID

Keberadaan Subhi Sudah Terdeteksi

Kenali.co.id - Tak Berkategori
  • Bagikan

Kenali. co. id, Jambi- Dimana keberadaan Subhi? Setelah ditetapkannya sebagai Daftar Pencarian Orang(DPO). Sumber yang layak dipercaya dari lembaga berbaju kuning gelap itu sudah terdeteksi, tetapi belum punya agenda untuk menangkapnya. keberadaan Subhi masih dalam propinsi jambi.

Karena tersangka kasus pemotongan insentif di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi tahun 2017 sampai dengan 2019  berlanjut ke pra peradilan.

Dalam sidang pra peradilan dengan agenda replik, Selasa (14/7/2021), kuasa hukum Subhi, Indra Cahaya menyampaikan tetap pada permohonan awal. Dimana, dalam kasus Subhi belum pernah ada audit dari lembaga berwenang baik itu BPK, BPKP ataupun inspektorat untuk menilai apakah ada kerugian negara atau tidak.

“Kita tetap di awal tetap dalam kasus korupsi harus ada audit ada atau tidak kerugian negara,” kata Indra saat ditemui usai menyerahkan replik ke hakim.

Ia juga menjawab soal pendapat jaksa soal tersangka yang berstatus DPO tidak bisa melakukan sidang Praperadilan. Sehingga harus ditolak hakim. Ia mengatakan jika dirinya mengajuka pra peradilan pada 24 Juni 2021. Saat itu, status kliennya belum DPO.

 

Tidak hanya itu, Ia juga mengajukan surat ke kejaksaan terkait pra peradilan dan meminta agar menunggu putusan praperadilan.

Ia membantah jika kliennya menghambat proses pemeriksaan. Menurutnya, klien siap mengikuti proses hukum. Namun juga harus dihargai hak konstitusi yang saat ini sedang diikuti kliennya.

 

Soal keberadaan Subhi saat ini, Indra mengaku setahu dirinya berada di Kota Jambi. Namun Ia berkilah terakhir bertemu Subhi saat Ia diberikan kuasa pada 24 Juni lalu. Setelah itu, Subhi mengaku mau mudik. Sehingga untuk hari ini dirinya tidak tahu keberadaan Subhi. “Sepertinya masih di Kota Jambi,” katanya.

Ia

juga memuji prestasi kliennya yang sudah tiga kali menjabat kepala dinas. Bahkan Dinas yang dipimpinnya 3 kali meraih WTP dan terbaik nomor tiga se-Indonesia. Makanya, dirinya tak habis piker jika kemudian dituduh korupsi.

“Dia bilang ke saya, Saya tidak pernah mungut,yang mungut bendahara, tidak pernah memerintahkan memotong, tidak ada suratnya. Yang makek bukan saya,” katanya menirukan Subhi.

Saat ditanya aliran dana kalau bukan Subhi yang menggunakannya, Indra tidak menjawab. “Itu nanti di pengadilan,” katanya diplomatis.

Sebagaimana

Kejari sudah menetapkan Subhi sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor : print-01/L.5.10/Fd.1/06/2021 dalam kasus pemotongan insentif pembayaran dan pemungutan pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi tahun 2017 sampai dengan 2019.

Tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 Kuhpidana atau Pasal 12 huruf F Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP.

Penyidik sendiri sudah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali namun tidak digubris. Hingga akhirnya Kejari menetapkan Subhi dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi terhitung hari ini Selasa 6 Juli 2021. Surat DPO tersebut diterbitkan dan diteruskan secara berjenjang kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi untuk diteruskan kepada pimpinan di Kejaksaan Agung.(*)


GOLD POINT JAMBI
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *