NEWS  

Kemendikbudristek: Kartu Keluarga Wajib untuk PPDB Jalur Zonasi 2024

Kemendikbudristek: Kartu Keluarga Wajib untuk PPDB Jalur Zonasi 2024
Kemendikbudristek: Kartu Keluarga Wajib untuk PPDB Jalur Zonasi 2024

KENALI.CO.ID- Jakarta, 25 Juni 2024 — Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Dr. Chatarina Sibarani, menegaskan bahwa Kartu Keluarga (KK) kini menjadi syarat wajib dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) jalur Zonasi tahun 2024.

Langkah ini di ambil untuk mencegah praktik kecurangan selama proses seleksi, sebagaimana di atur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal No. 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB.

Chatarina mengungkapkan bahwa pemalsuan dokumen, terutama KK, sering terjadi dalam PPDB jalur Zonasi.

Banyak ditemukan kasus di mana pendaftar menggunakan KK palsu atau surat keterangan domisili (Suket Domisili) untuk mengelabui sistem zonasi.

“Karena banyaknya pemalsuan, kita wajibkan pakai KK. Tidak boleh pakai suket,” ujar Chatarina dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 21 Juni 2024.

Mulai tahun ini, penggunaan Suket Domisili tidak lagi mengizinkan. kecuali dalam kondisi khusus seperti bencana alam. Suket Domisili hanya dapat di terima jika terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya KK.

“Suket dimungkinkan kalau suatu daerah mengalami bencana yang bisa berpotensi KK hilang,” terangnya.

Chatarina mencatat bahwa Suket Domisili masih di gunakan di Medan pada tahun 2023. Namun, untuk mencegah kecurangan, semua pendaftar di haruskan kembali menggunakan KK.

 

Petugas seleksi harus lebih teliti

Ia menekankan bahwa petugas seleksi harus lebih teliti dalam memverifikasi dokumen yang di unggah oleh pendaftar.

Chatarina menyebutkan kasus di mana sekolah menerima KK tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut, meskipun ada indikasi kecurangan seperti jumlah anak yang tidak wajar dalam satu KK.

“Ketika di upload, sekolah tidak melakukan klarifikasi dokumen. Jadi, oh, sudah ada KK, sudah selesai. Padahal di KK itu anaknya ada 10 dengan tahun lahir sama,” ujarnya.

Baca Juga :  Srikandi Ganjar Ajak Warga Jambi Olahraga Fun Fitt Ball

Keputusan Sekretaris Jenderal No. 47/M/2023 mengatur agar bukti domisili harus sesuai dengan data dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil).

Chatarina menegaskan bahwa regulasi sudah jelas, dan yang di perlukan sekarang adalah mekanisme verifikasi yang efektif.

“Jadi hanya masalah implementasi. Kalau regulasi sudah jelas. Ini salah satu yang kita minta untuk memastikan ada mekanisme verifikasi,” pungkasnya.

Dengan kebijakan baru ini, di harapkan proses PPDB jalur Zonasi tahun 2024 dapat berjalan lebih transparan dan adil, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sesuai dengan domisilinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *