Kemenkumham Beri Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Apa Saja Syaratnya?

Gratis
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP (taufik/kenali.co.id)

Kenali.co.id, NASIONAL – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan hukum gratis bagi warga yang kurang mampu. Bantuan Hukum Gratis disalurkan melalui 619 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum.

“Bantuan hukum ini menunjukkan peran negara dalam melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum,” ujar Yasonna dikutip dari siaran pers pada Selasa, (8/2/2022).

OBH tersebut wajib memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada masyarakat. Perkara litigasi diselesaikan melalui pengadilan, sementara perkara non litigasi diselesaikan di luar pengadilan seperti negosiasi atau mediasi.

Yasonna meminta kepada OBH tersebut agar tak mencari keuntungan.

“Mohon dikesampingkan mencari keuntungan dalam program bantuan hukum,” ujar Yasonna.

Yasonna juga meminta seluruh OBH menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat miskin sampai perkara yang ditangani berkekuatan hukum tetap. Yasonna yakin organisasi bantuan hukum yang terpilih melalui verifikasi dan akreditasi terjamin kredibilitasnya.

“Saya yakin 619 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi adalah Pemberi Bantuan Hukum yang kredibel dan mustahil melakukan hal-hal yang melanggar hukum,” ujar Yasonna.

Syarat Mendapat Bantuan Hukum Gratis

Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan tindakan tegas kepada organisasi bantuan hukum yang melanggar standar layanan bantuan hukum. Tindakan tegas itu berupa pengurangan anggaran, hingga pencabutan akreditasi.

Syarat yang harus dipenuhi masyarakat yang mencari bantuan hukum yaitu, mengajukan permohonan secara lisan atau tulisan yang berisi identitas pemohon dan uraian singkat permasalahan, menyerahkan dokumen berkenaan dengan perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Baca Juga :  Jumlah Penumpang di Bandara AP II Tembus 877.000 Orang saat Long Weekend Juni 2023

(taufik/kenali.co.id)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *