⌾ KENALI INFO
KEJAKSAAN TEMUKAN 50 STEMPEL BERBAGAI JENIS YANG MASIH BASAH KANTOR KPU TANJABTIM ◉ UANG SITAAN RP 230 JUTA DARI KANTOR KPU TANJABTIM DITITIP KE KAS NEGARA ◉ 4 RUANGAN KPU TANJABTIM MASIH DIPASANG SEGEL KEJAKSAAN SELAMA 4 HARI ◉ KETUA KPU TANJABTIM NURKHOLIS TAK MASUK KERJA PASCA PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN ◉ SENGKETA LAPANGAN PEMUDA AKSO DANO, PULUHAN WARGA TOLAK PEMASANGAN PLANG PEMERINTAH OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA ◉ TANAH LONGSOR, AKSES JALAN MENUJU 7 DESA DI KECAMATAN BATANG ASAI PUTUS TERIMBUN MATERIAL LONGSOR ◉ RUMAH WARGA DI DESA BATU PENYABUNG SAROLANGUN NYARIS TERJUN KE JURANG SEDALAM 8 METER AKIBAT TANAH LONGSOR ◉ KAPOLRES BUNGO TEMUKAN PERALATAN PETI DI DEKAT AREA BANDARA ◉ KASUS PERCERAIAN DI TANJABTIM SELAMA MASA PANDEMI MENCAPAI 315 KASUS ◉ KPK MINTA PEMKOT JAMBI MENGOPTIMALKAN PAD DAN TERTIBKAN ASET ◉ WALIKOTA SYARIF FASHA JADI PEMATERI LITERASI DIGITAL YANG DISELENGGARAKAN DPR RI ◉ WAWAKO MAULANA PAPARKAN PERKEMBANGAN WISATA DANAU SIPIN DALAM KEGIATAN TEMASEK FOUNDATION URBAN RESILENCE PROGRAMME 2021 ◉ GUBERNUR AL HARIS LANTIK MUCHLIS SEBAGAI KOMISARIS DAN DAN MUDASIR SEBAGAI DIREKTUR PT JII ◉ PEMPROV JAMBI TERIMA PIAGAM DAN PLAKAT PENGHARGAAN OPINI WTP DARI KEMENKEU ◉ GUBERNUR AL HARIS CEK ISOTER DAN RSUD RADEN MATTAHER JAMBI ◉ ISOTER ASRAMA HAJI DAN BPSDM DITUTUP SEMENTARA KARENA PASIEN SUDAH MENURUN ◉ KABUPATEN MERANGIN DINYATAKAN NOL KASUS POSITIF COVID-19 ◉ KASUS AKTIF COVID-19 DI MUARO JAMBI TERUS MENGALAMI PENURUNAN ◉ SEKOLAH DI BATANGHARI BUTUH 35 ORANG PENGAWAS ◉

Kementerian PPPA Kaji Beda Hasil Visum di Kasus Luwu Timur

  • Bagikan

Kenali.co.id, -Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyebut pihaknya sudah menurunkan tim pencari fakta, salah satunya, untuk mengkaji perbedaan hasil visum dalam kasus kekerasan seksual terhadap tiga kakak beradik di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

“Kami sudah menurunkan tim dari Sahabat Anak, untuk berkoordinasi dan melakukan asesmen lanjutan secara komprehensif, terutama pengkajian soal perbedaan hasil visum dan pemeriksaan faskes yang lainnya,” ujarnya, dalam kanal YouTube Kementerian PPPA, Senin (11/10).

“Kami sejak awal kasus ini muncul sudah melakukan koordinasi dan pemantauan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak baik di Luwu Timur maupun di Sulsel,” lanjut dia.

Bintang pun mengajak seluruh pihak terkait, termasuk pendamping korban, untuk terus berupaya melengkapi fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehingga pihak kepolisian dapat membuka kembali kasus ini.

“Maka jika terbukti terjadinya kekerasan seksual, kami berharap pihak penegak hukum tindak tegas kepada pelaku, siapa pun pelakunya sesuai perundang-undangan yang berlaku dan memberikan efek jera kepada pelaku,” pungkasnya.

Sebelumnya, Polres Luwu Timur mengunggah hasil visum kakak beradik di Luwu Timur yang tak menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Hal yang berbeda diakui oleh pihak pelapor.

Terpisah, Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyarankan Polri untuk menggunakan bantuan penyelidikan secara saintifik alias scientific crime investigation dalam mencari bukti baru kasus tersebut.

“Dalam melihat kasus Luwu Timur ini, memang penting bagi penyidik untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mencari alat bukti dengan bantuan scientific crime investigation,” kata dia.

Menurut Poengky, ada beberapa kasus kriminal serupa yang  berhasil diungkap dan dijatuhi hukuman pidana meski kejadian sudah bertahun sebelumnya.

Poengky pun memberikan artikel berita tahun 2019, di mana Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 tahun kepada bapak tiri yang telah melakukan rudapaksa terhadap anak tirinya sejak usia 12 tahun.

“Kasus di atas itu bisa jadi contoh bahwa penyidik dengan bantuan scientific crime investigation bisa mengungkap kasus perkosaan yang kejadiannya sudah lama sekali, dengan menggunakan tes DNA,” ujar Poengky.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan menilai kasus mestinya dihentikan jika hasil visum tak menunjukkan tanda kekerasan seksual.

“Kami melihat kasus ini tidak cukup bukti serta tidak menemukan unsur pidana dalam hasil visum sehingga kasusnya dihentikan tahun 2019,” klaimnya.

“Jika hasil visum tidak ditemukan sama sekali ada indikasi kekerasan, maka Polri berkewajiban menghentikan laporan tersebut,” tandas dia.

Sebelumnya, seorang ASN di Luwu Timur dilaporkan terkait kasus dugaan perkosaan terhadap tiga anaknya. Kasus itu sempat dihentikan dengan dalih ketiadaan bukti.(Anngie/kenali.co.id)


GOLD POINT JAMBI
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *