⌾ KENALI INFO
KEJAKSAAN TEMUKAN 50 STEMPEL BERBAGAI JENIS YANG MASIH BASAH KANTOR KPU TANJABTIM ◉ UANG SITAAN RP 230 JUTA DARI KANTOR KPU TANJABTIM DITITIP KE KAS NEGARA ◉ 4 RUANGAN KPU TANJABTIM MASIH DIPASANG SEGEL KEJAKSAAN SELAMA 4 HARI ◉ KETUA KPU TANJABTIM NURKHOLIS TAK MASUK KERJA PASCA PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN ◉ SENGKETA LAPANGAN PEMUDA AKSO DANO, PULUHAN WARGA TOLAK PEMASANGAN PLANG PEMERINTAH OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA ◉ TANAH LONGSOR, AKSES JALAN MENUJU 7 DESA DI KECAMATAN BATANG ASAI PUTUS TERIMBUN MATERIAL LONGSOR ◉ RUMAH WARGA DI DESA BATU PENYABUNG SAROLANGUN NYARIS TERJUN KE JURANG SEDALAM 8 METER AKIBAT TANAH LONGSOR ◉ KAPOLRES BUNGO TEMUKAN PERALATAN PETI DI DEKAT AREA BANDARA ◉ KASUS PERCERAIAN DI TANJABTIM SELAMA MASA PANDEMI MENCAPAI 315 KASUS ◉ KPK MINTA PEMKOT JAMBI MENGOPTIMALKAN PAD DAN TERTIBKAN ASET ◉ WALIKOTA SYARIF FASHA JADI PEMATERI LITERASI DIGITAL YANG DISELENGGARAKAN DPR RI ◉ WAWAKO MAULANA PAPARKAN PERKEMBANGAN WISATA DANAU SIPIN DALAM KEGIATAN TEMASEK FOUNDATION URBAN RESILENCE PROGRAMME 2021 ◉ GUBERNUR AL HARIS LANTIK MUCHLIS SEBAGAI KOMISARIS DAN DAN MUDASIR SEBAGAI DIREKTUR PT JII ◉ PEMPROV JAMBI TERIMA PIAGAM DAN PLAKAT PENGHARGAAN OPINI WTP DARI KEMENKEU ◉ GUBERNUR AL HARIS CEK ISOTER DAN RSUD RADEN MATTAHER JAMBI ◉ ISOTER ASRAMA HAJI DAN BPSDM DITUTUP SEMENTARA KARENA PASIEN SUDAH MENURUN ◉ KABUPATEN MERANGIN DINYATAKAN NOL KASUS POSITIF COVID-19 ◉ KASUS AKTIF COVID-19 DI MUARO JAMBI TERUS MENGALAMI PENURUNAN ◉ SEKOLAH DI BATANGHARI BUTUH 35 ORANG PENGAWAS ◉

KPU Harus Fokus Siapkan PSU

  • Bagikan

Kenali.c.id, Jambi-Pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberi sanksi Peringatan Keras ke komisioner KPU Provinsi Jambi Sanusi, gelombang aksi agar anggota KPU dua periode tersebut dinonaktifkan terus dilakukan oleh salah satu pihak Cagub. Seperti diketahui, Sanusi oleh DKPP dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu selama Pilgub Jambi 2020.

 

Melihat adanya aksi tersebut, dimana proses PSU yang kian mendekat, pengamat politik dari Universitas Jambi (Unja), Citra Darminto mengatakan, jika menyampaikan Aspirasi tidak dilarang oleh undang-undang, Indonesia ini negara hukum, semua sudah ada aturannya.

Namun, soal demontrasi meminta mundur komisioner KPU Provinsi Jambi, Citra menilai terlalu berlebihan. Menurut dia, berhenti atau tidak komisioner KPU adalah hak konstitusi. Karena ada tiga syarat orang bisa tidak lagi menjadi anggota komisioner KPU. Yakni meninggal dunia, diberhentikan dan mengundurkan diri.

“Pertanyaan adalah apakah DKPP ada membuat atau menyatakan keputusan yang memenuhi ketiga unsur tersebut? Kalau alasannya tidak dipercaya oleh publik, harus diukur dan dikaji terlebih dahulu. Saya rasa kalau komisioner tersebut tidak berhak lagi menjadi komisioner, tentu putusan DKPP macam macam. tapi untuk saat ini hanya itu putusannya,” katanya.

Menurut Citra, putusan DKPP hanya memberikan sanksi peringatan keras. Tidak memberhentikan secara permanen dari keanggotaan komisioner KPU. “KPU Povinsi Jambi harus tetap fokus untuk persiapan pelaksanaan PSU bulan depan. Segala persiapan yang sudah disiapkan untuk pelaksanaan PSU jangan sampai terganggu akan rencana aksi demontrasi dari pihak mana pun,” ujarnya.

 

Dia menegaskan, KPU Provinsi Jambi harus tetap fokus dan tetap jaga komitmen untuk menjalankan tugas dengan sebaik baiknya. “Apapun sanksi yang diterima dari DKPP akan menjadi pelecut.

 

Terpisah, Ketua KPU Provinsi Jambi, M Subhan mengatakan, dalam rapat internal KPU Provinsi Jambi nanti, Sanusi hanya diminta agar berkomitmen tidak mengulangi semua perbuatannya (melanggar kode etik KPU, red). “Sesuai keputusan DKPP, saudara Sanusi hanya mendapatkan peringatan keras. Kalau untuk menonaktifkan Sanusi ini wewenang KPU RI (KPU Pusat, red),” tegasnya.

 

Mengutip peraturan DKPP, Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 42 ayat 3 dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, maka DKPP memberikan sanksi berupa:

 

a. teguran tertulis;

 

b. pemberhentian sementara; atau

 

c. pemberhentian tetap.

 

Berdasarkan pasal di atas maka ada 2 sifat sanksi. Yaitu sanksi yang bersifat membina atau mendidik dan sanksi yang bersifat berat. Sanksi yang bersifat membina atau mendidik berupa peringatan atau teguran, mulai dari bentuk yang paling ringan, yaitu teguran lisan sampai ke tingkat yang paling berat, yaitu peringatan keras secara tertulis, terdokumentasi, dan tersebar secara terbuka untuk khalayak yang luas.

 

Sedangkan sanksi yang bersifat berat bertujuan untuk menyelamatkan citra, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap institusi dan jabatan yang dipegang oleh pelanggar

kode etik. Yaitu dalam bentuk pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan yang dapat bersifat sementara atau bersifat tetap.

 

Pemberhentian sementara dimaksudkan untuk memulihkan keadaan, yaitu sampai dicapainya kondisi yang bersifat memulihkan keadaan korban atau sampai kepada keadaan pelanggar dengan sifat pelanggaran atau kesalahan yang terjadi telah terpulihkan. Sedangkan

pemberhentian tetap dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas dengan maksud untuk menyelamatkan institusi jabatan dari perilaku yang tidak layak dari pemegangnya.(fey/jambione)

 


GOLD POINT JAMBI
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *