KENALI.CO.ID ● KEJAKSAAN TEMUKAN 50 STEMPEL BERBAGAI JENIS YANG MASIH BASAH KANTOR KPU TANJABTIM ● UANG SITAAN RP 230 JUTA DARI KANTOR KPU TANJABTIM DITITIP KE KAS NEGARA ● 4 RUANGAN KPU TANJABTIM MASIH DIPASANG SEGEL KEJAKSAAN SELAMA 4 HARI ● KETUA KPU TANJABTIM NURKHOLIS TAK MASUK KERJA PASCA PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN ● SENGKETA LAPANGAN PEMUDA AKSO DANO, PULUHAN WARGA TOLAK PEMASANGAN PLANG PEMERINTAH OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA ● TANAH LONGSOR, AKSES JALAN MENUJU 7 DESA DI KECAMATAN BATANG ASAI PUTUS TERIMBUN MATERIAL LONGSOR ● RUMAH WARGA DI DESA BATU PENYABUNG SAROLANGUN NYARIS TERJUN KE JURANG SEDALAM 8 METER AKIBAT TANAH LONGSOR ● KAPOLRES BUNGO TEMUKAN PERALATAN PETI DI DEKAT AREA BANDARA ● KASUS PERCERAIAN DI TANJABTIM SELAMA MASA PANDEMI MENCAPAI 315 KASUS ● KPK MINTA PEMKOT JAMBI MENGOPTIMALKAN PAD DAN TERTIBKAN ASET ● WALIKOTA SYARIF FASHA JADI PEMATERI LITERASI DIGITAL YANG DISELENGGARAKAN DPR RI ● WAWAKO MAULANA PAPARKAN PERKEMBANGAN WISATA DANAU SIPIN DALAM KEGIATAN TEMASEK FOUNDATION URBAN RESILENCE PROGRAMME 2021 ● GUBERNUR AL HARIS LANTIK MUCHLIS SEBAGAI KOMISARIS DAN DAN MUDASIR SEBAGAI DIREKTUR PT JII ● PEMPROV JAMBI TERIMA PIAGAM DAN PLAKAT PENGHARGAAN OPINI WTP DARI KEMENKEU ● GUBERNUR AL HARIS CEK ISOTER DAN RSUD RADEN MATTAHER JAMBI ● ISOTER ASRAMA HAJI DAN BPSDM DITUTUP SEMENTARA KARENA PASIEN SUDAH MENURUN ● KABUPATEN MERANGIN DINYATAKAN NOL KASUS POSITIF COVID-19 ● KASUS AKTIF COVID-19 DI MUARO JAMBI TERUS MENGALAMI PENURUNAN ● SEKOLAH DI BATANGHARI BUTUH 35 ORANG PENGAWAS ● KENALI.CO.ID

Laporkan PKS Tak Punya Kebun

  • Bagikan

Kenali.co.id,Jambi-Sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Kabupaten Muarojambi tidak memiliki kebun inti dan plasma yang bermitra dengan masyarakat. Temuan ini disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan Hijau, Feri Irawan. Menurut dia, belasan PKS tersebut merugikan negara.

 

Feri mengatakan belasan PKS tersebut hanya bermodal pabrik tanpa punya kebun inti, apalagi plasma yang bermitra dengan masyarakat setempat. ‘’Mereka sama sekali tak miliki HGU, apalagi Izin Usaha Perkebunan (IUP). Tindakan ini jelas merugikan negara. Mereka jelas tidak menyetor pajak,” kata Feri Irawan kepada Jambione, Selasa (15/6/2021).

 

“BPN harus proaktif mengawasi. Negara jelas dirugikan karena tidak menerima pendapatan pajak. Jika merugikan, operasional perusahaan dihentikan saja,’’ tegasnya.

 

Feri menyebutkan belasan PKS itu di antaranya, PT Angso Duo Sawit (ADS) di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Mestong. Lalu, PT Prosympac Agro Lestari (PAL) dan PT Biccon Agro Makmur (BAM) berlokasi di Desa Sungaigelam, dan PT Era Sakti Wira Forestama (EWF).

 

Feri menjelaskan, pendirian PKS tersebut melanggar peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan: “Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% berasal dari kebun sendiri. Kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.”

Menindaklanjuti temuan itu, kata Feri, Perkumpulan Hijau tengah menyusun laporan kepada pihak terkait. Diantaranya Menteri Pertanian dan Menteri Agraria. Dia juga berencana akan melaporkan temuan ini kepada KPK, Kejaksaan Agung dan Kapolri agar keberadaan belasan PKS tersebut dievaluasi.

 

Feri berharap pemerintah menindak tegas perusahaan perusahaan tersebut. ‘’ Saya juga berharap kepala daerah memverifikasi temuan ini. Kita bukan menolak investasi. Kalau merugikan masyarakat Jambi buat apa? Apalagi belasan pabrik tersebut sudah beroperasi cukup lama,’’ pungkasnya.(ist/jambione)


GOLD POINT JAMBI
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *