Mael Cs Akan Ajukan Keberatan ke Kejagung

  • Bagikan
PARA TERSANGKA KASUS PADANG LAMO
info seputar jambi

KENALI.CO.ID, Jambi-Tiga terdakwa perkara korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung, Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, Ismail Ibrahim alias Mael, Tetap Sinulingga, dan Suarto menuding Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memberikan kepastian hukum kepada mereka. Kepastian hukum yang dimaksud terkait dua audit dalam pekerjaan peningkatan jalan Padang Lamo, yakni BPK dan BPKP.

Pernyataan ini disampaikan ketiga terdakwa melalui tim penasehat hukumnya saat melakukan pembelaan (pledoi) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jambi, Kamis (3/11/2022). “Pekerjaan ini sudah ada temuan dari BPK sebesar Rp 500 juta lebih.

Dalam hal ini, terdakwa Tetap Sinulingga dan Suarto sudah melaksanakan kewajibannya, kepatuhan dengan mengembalikan uang kerugian negara. Ini kenapa judul pledoi kita itu, audit BPK versus BPKP, karena jaksa penuntut umum tidak memberikan kepastian hukum,” katanya, Hendra Ambarita salah satu tim kuasa hukum Mael Cs.

Dia menegaskan, menurut aturan, lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK, karena perintah Undang-Undang. Sementara BPKP dibentuk berdasarkan Perpres. “Terhadap temuan itu, kita menilai temuan BPK itu independen karena bukan atas permintaan. Sementara audit BPKP adalah karena permintaan dan syarat kepentingan,” sebutnya.

Selain itu, tim penasihat hukum Mael Cs juga mempertanyakan saksi  Fauzi, Kepala Dinas PUPR. Selama proses persidangan, nama Fauzi beberapa kali disebut-sebut dan pernah pula dipanggil ketika proses penyidikan.

Namun tidak pernah sekali pun dihadirkan memberikan keterangan di persidangan. “Sampai pledoi ini, saksi tersebut tidak pernah dihadirkan ke persidangan. Padahal, namanya disebut beberapa kali di persidangan. Terkait SK PPTK dan PPK di keluarkan oleh saksi Fauzi selaku kepala dinas,” ungkapnya.

Dari beberapa kejanggalan tersebut, tim penasihat hukum akan mengajukan beberapa keberatan ke lembaga di atas Kejari, supaya perkara ini dikembangkan.

Kita akan coba sampaikan ke teman-teman di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan KPK (Komisi Pemberantasn Korupsi),” tandasnya.  Sebelumnya,  JPU Kejaksaan Negeri Muaratebo menuntut Ismail Ibrahim, Tetap Sinulingga dan Suarto  4 tahun penjara. Ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Mereka melanggar Pasal ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1, 2, dan 3, UU RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Selain pidana penjara, ketiga terdakwa juga dituntut membayar denda sejumlah Rp 250 juta dengan ketentuan jika tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama  3 bulan.

Mengenai kerugian negara, uang senilai Rp 965 juta lebih sudah dititipkan kepada penuntut umum, dan akan dipertimbangkan sebagai uang pengganti kerugian negara. “Uang tunai sejumlah Rp 965 juta lebih dari masing-masing terdakwa diperhitungkan  sebagai pengembalian kerugian  keuangan negara yang akan disetorkan ke kas negara,” kata JPU, Rico dalam sidang pembacaan tuntutan yang dihadiri para terdakwa secara daring didampingi penasihat hukum, Monang Sitanggang.

Untuk diketahui, Ismail Ibrahim merupakan pengusaha konstruksi yang ternama di Provinsi Jambi. Dia merupakan adik ipar mantan Gubernur Jambi, Fachrori Umar. Dalam kasus ini, dia diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan Tetap Sinulingga dan Suarto yang merugikan negara hingga Rp 965 juta lebih. Ismail Ibrahim adalah rekanan yang mengerjakan pembangunan Jalan Padang Lamo.

Padahal dia bukan pihak yang memenangkan tender pekerjaan tesebut. Ismail Ibrahim mendapat pengalihan pekerjaan dari Suarto, Direktur PT Nai Adhipati Anom. PT Nai merupakan pemenang tender sesungguhnya. Tetap Sinulingga, yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan menjabat sebagai Kabid Bina Marga, Dinas PUPR Provinsi Jambi, mengetahui adanya pengalihan tersebut.

Namun, dia tidak menghentikan proyek tersebut atau pun perbuatan mereka, Suarto dan Ismail Ibrahim. Dalam pengerjaan itu pun, ternyata pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis. Namun tetap dibayarkan. Dari pekerjaan itu, timbul dugaan korupsi, dengan kerugian negara mencapai Rp 965,7 juta lebih. Nilai itu didapat dari hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi.

Atas perbuatan itu, mereka disangkakan dengan Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3, UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.(usd/ist)


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *