⌾ KENALI INFO
KEJAKSAAN TEMUKAN 50 STEMPEL BERBAGAI JENIS YANG MASIH BASAH KANTOR KPU TANJABTIM ◉ UANG SITAAN RP 230 JUTA DARI KANTOR KPU TANJABTIM DITITIP KE KAS NEGARA ◉ 4 RUANGAN KPU TANJABTIM MASIH DIPASANG SEGEL KEJAKSAAN SELAMA 4 HARI ◉ KETUA KPU TANJABTIM NURKHOLIS TAK MASUK KERJA PASCA PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN ◉ SENGKETA LAPANGAN PEMUDA AKSO DANO, PULUHAN WARGA TOLAK PEMASANGAN PLANG PEMERINTAH OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA ◉ TANAH LONGSOR, AKSES JALAN MENUJU 7 DESA DI KECAMATAN BATANG ASAI PUTUS TERIMBUN MATERIAL LONGSOR ◉ RUMAH WARGA DI DESA BATU PENYABUNG SAROLANGUN NYARIS TERJUN KE JURANG SEDALAM 8 METER AKIBAT TANAH LONGSOR ◉ KAPOLRES BUNGO TEMUKAN PERALATAN PETI DI DEKAT AREA BANDARA ◉ KASUS PERCERAIAN DI TANJABTIM SELAMA MASA PANDEMI MENCAPAI 315 KASUS ◉ KPK MINTA PEMKOT JAMBI MENGOPTIMALKAN PAD DAN TERTIBKAN ASET ◉ WALIKOTA SYARIF FASHA JADI PEMATERI LITERASI DIGITAL YANG DISELENGGARAKAN DPR RI ◉ WAWAKO MAULANA PAPARKAN PERKEMBANGAN WISATA DANAU SIPIN DALAM KEGIATAN TEMASEK FOUNDATION URBAN RESILENCE PROGRAMME 2021 ◉ GUBERNUR AL HARIS LANTIK MUCHLIS SEBAGAI KOMISARIS DAN DAN MUDASIR SEBAGAI DIREKTUR PT JII ◉ PEMPROV JAMBI TERIMA PIAGAM DAN PLAKAT PENGHARGAAN OPINI WTP DARI KEMENKEU ◉ GUBERNUR AL HARIS CEK ISOTER DAN RSUD RADEN MATTAHER JAMBI ◉ ISOTER ASRAMA HAJI DAN BPSDM DITUTUP SEMENTARA KARENA PASIEN SUDAH MENURUN ◉ KABUPATEN MERANGIN DINYATAKAN NOL KASUS POSITIF COVID-19 ◉ KASUS AKTIF COVID-19 DI MUARO JAMBI TERUS MENGALAMI PENURUNAN ◉ SEKOLAH DI BATANGHARI BUTUH 35 ORANG PENGAWAS ◉

Mantan Kadis Divonis 7 Tahun Penjara

  • Bagikan

Kenali.co.id, Kerinci – Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Sungai Penuh, Nasrun ST MT divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jambi. Selain itu, Nasrun juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta, subsider 4 bulan penjara.

 

Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 1,7 Miliar dalam waktu satu bulan setelah putusan tetap. Jika terdakwa tidak membayar, maka harta benda akan disita, dan jika tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Sementara eks bendahara Disperkim, Lusi Aprianti dijatuhi hukuman 2,6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Susi juga harus membayar uang pengganti Rp 417.673.118, dikurangi dengan uang yang telah dititipkan kepada JPU sebesar Rp 180 juta. Dengan demikian terdakwa dikenakan membayar uang pengganti sebesar Rp. 237.673.118.

Keduanya dinyatakan terbukti bersalah atas kasus korupsi di Dinas Perkim Kota Sungaipenuh anggaran 2017, 2018 dan 2019, dengan kerugian negara mencapai Rp 3 Miliar.

 

Putusan tersebut dibacakan dalam vonis Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jambi, Kamis (10/6).

 

Putusan hakim ini lebih rendah dari tuntutan JPU. Sebelumnya JPU menuntut Nasrun 8 tahun penjara dan uang pengganti Rp 1,7 Miliar. Sedangkan Lusi dituntut 5 tahun penjara, dan uang pengganti Rp 1,3 Miliar. Sedangkan denda keduanya dituntut Rp 200 juta.

Kepala Kejaksaan Sungai Penuh, melalui Kasi Intel Kejari, Sumarsono mengatakan,  dalam amar putusan majelis hakim, kedua terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi.

 

“kita memberikan waktu tenggang kepada terdakwa selama satu bulan untuk mengganti kerugian negara setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika terdakwa tidak memiliki uang  maka harta bendanya akan disita. Dan apabila tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 bulan,” terangny.

Penasehat hukum terdakwa, Kurniadi Aris mengatakan pihaknnya akan berkoordinasi dengan terdakwa terlebih dahulu atas putusan majelis hakim tersebut.

 

“Kita masih pikir-pikir dan akan berkoordinasi dengan terdakwa terlebih dahulu, apakah akan menerima putusan majelis hakim atau ingin mengajukan banding,”ucapnya.

 

Sebelumnnya, Nasrun dan Lusi dijerat atas kasus korupsi di Dinas Perkim Sungaipenuh, untuk anggaran tahun 2017, 2018 dan 2019. Modusnya beragam, mulai SPJ fiktif hingga mark up sejumlah item belanja. Kerugian negara atas perbuatan kedua tersangka mencapai Rp 3 Milliar.(sau/jambione)

 


GOLD POINT JAMBI
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *