PBNU Menegaskan Mengambil Tanah Rakyat Oleh Pemerintah Hukumnya Haram

PBNU: Mengambil Tanah Rakyat Oleh Pemerintah Hukumnya Haram
PBNU: Mengambil Tanah Rakyat Oleh Pemerintah Hukumnya Haram

KENALI.CO.ID – PBNU Menegaskan Mengambil Tanah Rakyat Oleh Pemerintah Hukumnya Haram. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan tanah yang sudah di kelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqtha’ (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya’ (pengelolaan lahan), maka hukum pengambilalihan tanah rakyat tersebut oleh pemerintah adalah haram.

Hal ini di sampaikan KH Ulil Abshar Abdalla, Ketua PBNU, saat Konferensi Pers di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Jumat (15/9/2023) seperti yang di kutip dari laman https://nu.or.id.

Gus Yahya, menanggapi kasus pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang dalam konferensi pers yang di gelar pada Jumat (15/9).

Gus Yahya menegaskan bahwa tujuan dari investasi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di lingkungan tersebut, bukan sebaliknya masyarakat yang menjadi korban.

Namun demikian, ia menyampaikan bahwa PBNU perlu menegaskan kembali agar menjadi perhatian semua pihak. Bahwa hukum haram tersebut jika pengambilalihan tanah oleh pemerintah di lakukan dengan sewenang-wenang.

“Kesentosaan masyarakat harus di nomorsatukan. Masyarakat tidak boleh dijadikan korban atas investasi. Investasi harus di kembalikan ke maksud asalnya, yaitu kemaslahatan masyarakat, terutama masyarakat di wilayah destinasi investasi,” jelasnya.

Pemerintah, jelasnya, tetap memiliki kewenangan untuk mengambil-alih tanah rakyat dengan syarat di lakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Tidak boleh Mengambil lahan di kelola oleh rakyat

Dengan tujuan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan tentu harus menghadirkan keadilan bagi rakyat pemilik dan atau pengelola lahan.

“Masyarakat tidak boleh menjadi korban, karena itu melanggar tujuan investasi itu sendiri,” imbuh Gus Yahya.

Muktamar Ke-34 NU beberapa lalu menetapkan bahwa merampas tanah rakyat adalah tindakan yang di hukumi haram menurut syariat.

Baca Juga :  Golkar Kota Jambi Ziarah ke Makam Pahlawan dan Santuni Anak Yatim

Tanah yang di maksud di sini termasuk yang sudah di tempati rakyat selama bertahun-tahun. Tetapi belum mendapatkan rekognisi status kepemilikannya oleh negara.

Lebih lanjut, kiai yang akrab di sapa Gus Ghofur itu mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh mengambil lahan yang sudah di kelola oleh rakyat selama bertahun-tahun.

Hal ini berlaku baik melalui proses iqtha’ oleh pemerintah maupun ihya’

Karenanya, Muktamar Ke-34 NU juga merekomendasikan agar Pemerintah menerbitkan regulasi pembatasan kepemilikan tanah mengingat terjadinya ketimpangan atas hal tersebut.

Proyek Negara tapi Korbankan Rakyat Sebaliknya, negara atau pemerintah seharusnya hadir

memperkuat perlindungan terhadap kepemilikan dan daulat rakyat atas tanahnya.

Sebab titik tekan kebijakan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada industri

menjadikan rakyat sebagai kelompok lemah dan rentan di tindas atas nama pembangunan.