Kapolda Memperpanjang Penghentian Aktivitas dan Operasional Batubara

  • Bagikan
aktivitas batubara
info seputar jambi

KENALI.CO.ID,Jambi-Kapolda Jambi Irjen Pol Rachmad Wibowo membuat kebijakan memperpanjang penghentian aktivitas operasional batubara. Kebijakan ini dibuat demi memperlancar dan mempercepat perbaikan jalan yang rusak.

Dalam surat itu disebutkan bahwa Polda Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan pengelola pelabuhan batubara.

“Penyebab kemacetan, adalah adanya ketidakseimbangan antara kemampuan pelayanan pelabuhan dengan jumlah truk pengangkut batubara yang masuk ke pelabuhan,” kata Kapolda Jambi dalam suratnya tertanggal, Rabu 12 Oktober 2022.

Polda mencontohkan, pada salah satu pelabuhan yang memiliki 7 unit excavator mampu membongkar batubara dari dalam truk selama 10 menit. Sehingga secara bersamaan dapat dibongkar 7 truk sejumlah 70 ton, jika satu truk memuat 10 ton batu bara . dalam 1 jam dapat membongkar 420 ton, atau 5.040 ton per 12 jam.

Sedangkan pengelola pelabuhan mengaku mampu melayani 9.000 ton per hari. Sehingga setidaknya ada 396 truk yang menunggu di pinggir jalan dan menyebabkan kemacetan. Lanjutnya Rachmad dalam surat tersebut, jika panjang truk ditambah jarak antar truk sepanjang 10 meter, maka akan menimbulkan antrean sepanjang 3.960 meter atau hampir 4 kilometer. “Kami mohon diperpanjang penghentian transportasi batu bara sampai tanggal 15 Oktober 2022 pukul 06.00, untuk keperluan perbaikan jalan dan pengaturan tata kelola di pelabuhan,” tulisnya dalam surat tersebut.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto mengatakan, surat dari Kapolda Jambi ke Dirjen Minerba ini juga sekaligus meneruskan surat dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi. BPJN Jambi dalam suratnya ke Dirlantas Polda Jambi, juga meminta agar aktivitas transportasi batu bara dihentikan hingga perbaikan jalan selesai. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi, Kombes Pol. Dhafi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJN Jambi.

Ternyata mereka masih membutuhkan waktu untuk memperbaiki kerusakan jalan di sejumlah titik.  “Kita sudah tanya kepada BPJN, mereka butuh waktu berapa lama lagi untuk mengerjakan jalan ini, dan sudah disampaikan oleh pihak BPJN. Dan juga suratnya sudah masuk kepada kita, ternyata masih butuh waktu selama tiga hari ke depan,” kata Dhafi, Rabu (12/10/2022).

Secara terpisah, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jambi masih menunggu surat balasan dari Menteri ESDM terkait permohonan pemberhentian sementara aktivitas angkutan batubara. “Belum ada, balasan suratkan harus diteken menteri. Kita menunggu saja sampai saat ini. Kita memberi permohonan tertulis, jadi harus dibalas dengan tertulis,” katanya, Rabu (12/10/2022).

Johan menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi hanya mengajukan permohonan pemberhentian sementara angkutan batubara kepada menteri ESDM. Karena semua kewenangan izin Batubara ada di pusat. “Jadi kita daerah tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, , Gubernur Jambi Al Haris dan Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo mengirim surat ke Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) RI. Keduanya mengajukan permohonan penghentian sementara aktivitas angkutan batubara di Jambi.

Dalam surat Gubernur bernomor S.090/2776/SETDA.PRKM-2.2/X/2022 disebutkan dalam rangka mengantisipasi kondisi kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh volume kendaraan angkutan batubara maupun angkutan lainnya. Dan curah hujan yang cukup inggi sehingga berdampak pada terhambatnya aktifitas penggunaan jalan publik di beberapa ruas jalan nasional Provinsi Jambi.

Adapun ruas jalan nasional banyak terjadi kerusakan yang sangat membutuhkan perbaikan major untuk mengantisipasi keselamatan pengguna jalan dan mempegurangi tingkat kecelakaan lalu lintas . Dalam memaksimalkan penanganan kerusakan jalan tersebut, BPJN sedang melakukan perbaikan ruas jalan yang menjadi kewenangannya, seperti di Batas Kota Jambi/Simpang rimbo- Simpang Pal 10. Lalu batas Kota Jambi -Tempino dan 3 ruas jalan lainnya.

Dalam surat itu, Gubernur Al Haris memohon kepada Menteri ESDM agar berkenan memberikan dukungan kebijakan dalam rangka proses perbaikan yang dilakukan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Kementerian PUPR untuk mengatasi peramasalahan. “Dengan memberikan perintah penghentian sementara aktifitas angkutan batubara dari lokasi tambang menuju ke pelabuhan selama lebih kurang 3 hari kepada pihak terkait,” tulis surat yang ditandatangani dan dicap oleh Gubernur Al Haris .

Haris juga mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan pihak Balai Jalan. Dia minta perbaikan jalan tersebut tintas dalam dua hari. “Saya sudah hubungi kepala balai jalan seminggu ini tuntas perbaikannya,” ujarnya.(*)


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *