⌾ KENALI INFO
KEJAKSAAN TEMUKAN 50 STEMPEL BERBAGAI JENIS YANG MASIH BASAH KANTOR KPU TANJABTIM ◉ UANG SITAAN RP 230 JUTA DARI KANTOR KPU TANJABTIM DITITIP KE KAS NEGARA ◉ 4 RUANGAN KPU TANJABTIM MASIH DIPASANG SEGEL KEJAKSAAN SELAMA 4 HARI ◉ KETUA KPU TANJABTIM NURKHOLIS TAK MASUK KERJA PASCA PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN ◉ SENGKETA LAPANGAN PEMUDA AKSO DANO, PULUHAN WARGA TOLAK PEMASANGAN PLANG PEMERINTAH OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA ◉ TANAH LONGSOR, AKSES JALAN MENUJU 7 DESA DI KECAMATAN BATANG ASAI PUTUS TERIMBUN MATERIAL LONGSOR ◉ RUMAH WARGA DI DESA BATU PENYABUNG SAROLANGUN NYARIS TERJUN KE JURANG SEDALAM 8 METER AKIBAT TANAH LONGSOR ◉ KAPOLRES BUNGO TEMUKAN PERALATAN PETI DI DEKAT AREA BANDARA ◉ KASUS PERCERAIAN DI TANJABTIM SELAMA MASA PANDEMI MENCAPAI 315 KASUS ◉ KPK MINTA PEMKOT JAMBI MENGOPTIMALKAN PAD DAN TERTIBKAN ASET ◉ WALIKOTA SYARIF FASHA JADI PEMATERI LITERASI DIGITAL YANG DISELENGGARAKAN DPR RI ◉ WAWAKO MAULANA PAPARKAN PERKEMBANGAN WISATA DANAU SIPIN DALAM KEGIATAN TEMASEK FOUNDATION URBAN RESILENCE PROGRAMME 2021 ◉ GUBERNUR AL HARIS LANTIK MUCHLIS SEBAGAI KOMISARIS DAN DAN MUDASIR SEBAGAI DIREKTUR PT JII ◉ PEMPROV JAMBI TERIMA PIAGAM DAN PLAKAT PENGHARGAAN OPINI WTP DARI KEMENKEU ◉ GUBERNUR AL HARIS CEK ISOTER DAN RSUD RADEN MATTAHER JAMBI ◉ ISOTER ASRAMA HAJI DAN BPSDM DITUTUP SEMENTARA KARENA PASIEN SUDAH MENURUN ◉ KABUPATEN MERANGIN DINYATAKAN NOL KASUS POSITIF COVID-19 ◉ KASUS AKTIF COVID-19 DI MUARO JAMBI TERUS MENGALAMI PENURUNAN ◉ SEKOLAH DI BATANGHARI BUTUH 35 ORANG PENGAWAS ◉

Penyidik Sita Dua Koper Dokumen dari Ruang Subhi

  • Bagikan

Kenali.co.id, Jambi-Meski digugat praperadilan oleh Subhi, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi terus melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi pemotongan pembayaran dana insentif pemungutan pajak pada Kantor BPPRD Kota Jambi dari tahun 2017 hingga 2019. Selasa (29/6) kemarin, Tim Penyidik Kejari Jambi menggeledah kantor Subhi, mantan Kepala BPPRD yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Sejumlah dokumen terkait pembayaran insentif dari tahun 2017 hingga 2019 disita tim penyidik dari kantor yang berlokasi di Komplek Kantor Walikota Jambi, Kota Baru tersebut. Ada lebih 10 item dokumen diamankan tim penyidik yang diketuai Gempa Awaljon.

Menurut Gempa, selama tiga jam pihaknya melakukan penggeledahan di tiga ruangan. Pertama, di ruangan mantan Kepala BPPRD Subhi, ruangan Kasubag Keuangan, dan Ruangan Bagian Umum. “Ada beberapa dokumen kita sita dari ruangan keuangan terkait pembayaran isentif dan umum. Dari ruang tersangka kita tidak menemukan dokumen yang kita jadikan target,” katanya.

Gempa mengungkapkan, awalnya pihaknya menggeledah ruang kepala BPPRD. Setelah itu tim bergerak ke ruang bagian keuangan, umum dan kepegawaian. Tim penyidik membawa dua koper dokumen hasil penggeledahan di tiga ruangan tersebut.

Menurut Gempa, dokumen dokumen tersebut sebagian disita di ruang Kasubag Keuangan. “Ada beberapa di ruang Arsip terkait pembayaran isentif 2017 sampai tahun 2019,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Subhi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemotongan pembayaran dana insentif pemungutan pajak pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Jambi dari tahun 2017 hingga 2019. Nilainya kuang lebih Rp 1,2 Miliar. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Subhi sudah di nonaktifkan dari kepala BPPRD Kota Jambi.
digantikan Doni Sumatriadi sebagai pelaksana tugas Kepala BPPRD Kota Jambi.

Ketika dikonfirmasi, Doni membenarkan kantornya digeledah oleh Tim penyidik Kejari Jambi.

“Ya ada memang Tim penyidik Kejari Jambi tadi pagi kesini,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/6) sore.

Namun, Doni tidak mau berkomentar lebih banyak soal penggeledahan terkait kasus yang menjerat Subhi tersebut. “Mungkin itu bisa ditanyakan ke Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi,” katanya.

Di bagian lain, Subhi tidak tinggal diam ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Kepala BPPRD Kota Jambi itu melakukan perlawanan dengan melayangkan gugatan praperadilan terhadap penyidik Kejari Jambi atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Permohonan praperadilan itu diajukan Subhi ke Pengadilan Negeri (PN) Jambi pada Jumat (25/6) lalu. Yandri Roni, Humas PN Jambi ketika membenarkan hal tersebut. Menurut Yandri,

sidang praperadilan akan dijadwalkan pada Senin, 12 Juli mendatang. “Sidangnya Senin tanggal 12 Juli,” katanya.

Yandri menjelaskan bahwa sidang perdana itu dengan agenda pembacaan permohonan dari pemohonan praperadilan. “Adapun hakimnya adalah pak Partono,” kata Yandri yang juga merupakan hakim di Pengadilan Negeri Jambi itu.

Sementara juru bicara Kejari Jambi Rusydi Sastrawan menegaskan bahwa penyidik siap menghadapi praperadilan dari Subhi. “Penyidik siap menghadapi,” ujarnya. Karena menurut Rusydi, praperadilan merupakan hak tersangka sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia. “Ini sebagai tolak ukur apakah tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka sudah memenuhi minimal 2 alat bukti dalam menetapkan tersangka,” jelasnya.

Rusydi menegaskan bahwa pihaknya menetapkan Subhi sebagai tersangka sudah memenuhi syarat minimum tersebut bahkan lebih. “Untuk lebih jelasnya nanti kita uji di pengadilan,” katanya.(*)


GOLD POINT JAMBI
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *