KENALI.CO.ID ● KEJAKSAAN TEMUKAN 50 STEMPEL BERBAGAI JENIS YANG MASIH BASAH KANTOR KPU TANJABTIM ● UANG SITAAN RP 230 JUTA DARI KANTOR KPU TANJABTIM DITITIP KE KAS NEGARA ● 4 RUANGAN KPU TANJABTIM MASIH DIPASANG SEGEL KEJAKSAAN SELAMA 4 HARI ● KETUA KPU TANJABTIM NURKHOLIS TAK MASUK KERJA PASCA PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN ● SENGKETA LAPANGAN PEMUDA AKSO DANO, PULUHAN WARGA TOLAK PEMASANGAN PLANG PEMERINTAH OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA ● TANAH LONGSOR, AKSES JALAN MENUJU 7 DESA DI KECAMATAN BATANG ASAI PUTUS TERIMBUN MATERIAL LONGSOR ● RUMAH WARGA DI DESA BATU PENYABUNG SAROLANGUN NYARIS TERJUN KE JURANG SEDALAM 8 METER AKIBAT TANAH LONGSOR ● KAPOLRES BUNGO TEMUKAN PERALATAN PETI DI DEKAT AREA BANDARA ● KASUS PERCERAIAN DI TANJABTIM SELAMA MASA PANDEMI MENCAPAI 315 KASUS ● KPK MINTA PEMKOT JAMBI MENGOPTIMALKAN PAD DAN TERTIBKAN ASET ● WALIKOTA SYARIF FASHA JADI PEMATERI LITERASI DIGITAL YANG DISELENGGARAKAN DPR RI ● WAWAKO MAULANA PAPARKAN PERKEMBANGAN WISATA DANAU SIPIN DALAM KEGIATAN TEMASEK FOUNDATION URBAN RESILENCE PROGRAMME 2021 ● GUBERNUR AL HARIS LANTIK MUCHLIS SEBAGAI KOMISARIS DAN DAN MUDASIR SEBAGAI DIREKTUR PT JII ● PEMPROV JAMBI TERIMA PIAGAM DAN PLAKAT PENGHARGAAN OPINI WTP DARI KEMENKEU ● GUBERNUR AL HARIS CEK ISOTER DAN RSUD RADEN MATTAHER JAMBI ● ISOTER ASRAMA HAJI DAN BPSDM DITUTUP SEMENTARA KARENA PASIEN SUDAH MENURUN ● KABUPATEN MERANGIN DINYATAKAN NOL KASUS POSITIF COVID-19 ● KASUS AKTIF COVID-19 DI MUARO JAMBI TERUS MENGALAMI PENURUNAN ● SEKOLAH DI BATANGHARI BUTUH 35 ORANG PENGAWAS ● KENALI.CO.ID

Petugas KB Lapangan Bakal Diangkat Jadi PNS

  • Bagikan

Kenali.co.id,-Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini dari Fraksi Golkar, merasa lega atas perjuangannya, sehingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) telah merespons aspirasinya soal Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non ASN akan diangkat menjadi ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Politikus Partai Golkar ini mengapresiasi pemerintah melalui BKKBN.

Dia mengaku sudah berulang kali menyampaikan masalah tersebut dalam setiap rapat DPR dengan BKKBN. Dengan tegas dirinya meminta BKKBN memperjuangkan nasib 9.600 PLKB Non ASN menjadi ASN atau PNS dalam setiap rapat itu.

 

“Saya sangat gembira mendengar penjelasan Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo pada Rapat Dengar Pendapat, tanggal 7 Juni 2021, yang memberikan informasi bahwa BKKBN mendapat formasi pengangkatan PLKB Non ASN menjadi ASN sebanyak 315 orang sedangkan 4036 akan diangkat menjadi PPPK,” tuturnya.

 

Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII ini membeberkan bahwa perbedaan PNS dengan PPPK hanya terletak pada hak pensiun dan jaminan hari tua. Jika PNS bisa mempunyai hak pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan PPPK tidak punya hak pensiun dan hari tua.

Sementara itu, hak-hak yang lain tetap sama, seperti penggajian, tunjangan, kenaikan pangkat, hak cuti, dan lain-lain. “Saya berkeras memperjuangkan aspirasi tersebut karena setiap berkunjung ke Dapil selalu mendapat keluhan dari para PLKB Non ASN yg sudah mengabdi lebih dari 10 sampai 15 tahun tetapi nasibnya tidak jelas,” ujarnya.

 

Dirinya berharap sisa PLKB Non ASN yang belum dapat jatah tahun ini, dijadikan ASN di tahun berikutnya. Sehingga, semuanya terserap menjadi ASN. Sebab, pengabdian PLKB Non ASN selama ini harus dibalas dengan status yang jelas.

 

“Dengan keterbatasan formasi yang dapat diterima, tentunya saya berharap BKKBN melakukan seleksi secara transparan dengan mengutamakan mereka yang pengabdiannya paling lama. Ini merupakan indikator yang paling mutlak membalas jerih payah mereka,” pungkasnya.(*)

Sumber: Khabar golkar


GOLD POINT JAMBI
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *