KENALI.CO.ID ● KEJAKSAAN TEMUKAN 50 STEMPEL BERBAGAI JENIS YANG MASIH BASAH KANTOR KPU TANJABTIM ● UANG SITAAN RP 230 JUTA DARI KANTOR KPU TANJABTIM DITITIP KE KAS NEGARA ● 4 RUANGAN KPU TANJABTIM MASIH DIPASANG SEGEL KEJAKSAAN SELAMA 4 HARI ● KETUA KPU TANJABTIM NURKHOLIS TAK MASUK KERJA PASCA PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN ● SENGKETA LAPANGAN PEMUDA AKSO DANO, PULUHAN WARGA TOLAK PEMASANGAN PLANG PEMERINTAH OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA ● TANAH LONGSOR, AKSES JALAN MENUJU 7 DESA DI KECAMATAN BATANG ASAI PUTUS TERIMBUN MATERIAL LONGSOR ● RUMAH WARGA DI DESA BATU PENYABUNG SAROLANGUN NYARIS TERJUN KE JURANG SEDALAM 8 METER AKIBAT TANAH LONGSOR ● KAPOLRES BUNGO TEMUKAN PERALATAN PETI DI DEKAT AREA BANDARA ● KASUS PERCERAIAN DI TANJABTIM SELAMA MASA PANDEMI MENCAPAI 315 KASUS ● KPK MINTA PEMKOT JAMBI MENGOPTIMALKAN PAD DAN TERTIBKAN ASET ● WALIKOTA SYARIF FASHA JADI PEMATERI LITERASI DIGITAL YANG DISELENGGARAKAN DPR RI ● WAWAKO MAULANA PAPARKAN PERKEMBANGAN WISATA DANAU SIPIN DALAM KEGIATAN TEMASEK FOUNDATION URBAN RESILENCE PROGRAMME 2021 ● GUBERNUR AL HARIS LANTIK MUCHLIS SEBAGAI KOMISARIS DAN DAN MUDASIR SEBAGAI DIREKTUR PT JII ● PEMPROV JAMBI TERIMA PIAGAM DAN PLAKAT PENGHARGAAN OPINI WTP DARI KEMENKEU ● GUBERNUR AL HARIS CEK ISOTER DAN RSUD RADEN MATTAHER JAMBI ● ISOTER ASRAMA HAJI DAN BPSDM DITUTUP SEMENTARA KARENA PASIEN SUDAH MENURUN ● KABUPATEN MERANGIN DINYATAKAN NOL KASUS POSITIF COVID-19 ● KASUS AKTIF COVID-19 DI MUARO JAMBI TERUS MENGALAMI PENURUNAN ● SEKOLAH DI BATANGHARI BUTUH 35 ORANG PENGAWAS ● KENALI.CO.ID

Presiden 3 Periode, Ditolak PDIP

  • Bagikan

Kenali.co.id,-DPP PDI Perjuangan (PDIP) menolak adanya gagasan masa jabatan presiden tiga periode. Presiden Joko Widodo juga disebut tidak pernah berpikir menjadi presiden tiga periode.

 

“Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP. Isu tiga periode kalau kita lihat Pak Jokowi, bolak-balik beliau sudah mengatakan tidak pernah berpikir menjadi presiden tiga periode,” tegas Ketua DPP PDIP di Jakarta, Minggu (20/6).

 

Presiden Jokowi, lanjut Basarah, menganggap orang-orang yang memunculkan gagasan tiga periode tersebut mau cari muka, mau nampar muka dan ingin menjerumuskan.

 

“Kalau subyeknya sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi dipermainkan hanya untuk kepentingan orang per orang,” imbuhnya.

 

Selain itu, PDIP juga menolak adanya narasi presiden dipilih oleh MPR. Basarah menyebut jika ada amandemen, PDIP ingin amandemen terbatas. Yakni supaya MPR bisa menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

 

“Sama sekali tidak pernah membahas presiden dipilih oleh MPR. PDIP ingin amandemen terbatas. Artinya tidak mau melebar ke mana-mana. Hanya menambah satu ayat di pasal 3 UUD 1945. Yaitu MPR diberikan wewenang untuk menetapkan haluan dan haluan pembangunan nasional,” paparnya.

 

Basarah menjelaskan adanya amandemen agar MPR menetapkan GBHN itu agar pembangunan nasional terus berlanjut. Sehingga, ketika pemimpin berganti program pembangunan nasional tidak berhenti.

 

“PDIP akan menarik diri dari agenda amandemen terhadap UUD 1945 jika mengarah kepada perubahan masa jabatan presiden. Apalagi misalkan gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode,” pungkas Basarah. (rh/fin)

 

 

 

Sumber: Fin.co.id


GOLD POINT JAMBI
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *