KENALI.CO.ID – Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md yang baru saja mengundurkan diri.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa keputusan tersebut di dasarkan pada pengalaman Tito,
yang sebelumnya menjabat di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan saat ini sebagai Menteri Dalam Negeri.
“Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga tidak ada masalah,” ujar Presiden Jokowi .
Presiden Jokowi telah menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang menghentikan Mahfud Md sebagai Menko Polhukam
dan menunjuk Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas Menko Polhukam. Surat tersebut di tandatangani di Jakarta pada Jumat (02/02) kemarin.
Meskipun Tito Karnavian telah dia ngkat sebagai Pelaksana Tugas, Presiden Jokowi belum menentukan pengganti definitif untuk mengisi jabatan Menko Polhukam.
Presiden menekankan pentingnya kelancaran organisasi dan menyatakan bahwa penetapan Menko Polhukam definitif akan dilakukan sesegera mungkin,
dan posisi tersebut akan di isi oleh figur dari nonpartai politik.
Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam Menggantikan Mahfud MD Plt Menko Polhukam.
Mahfud MD Gagal Bangun Citra di Mata Publik
Keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam Kabinet Indonesia Maju menjadi sorotan.
Analis politik AB Solissa menilai langkah mundur Mahfud terlambat dan tidak menimbulkan efek kejut, serta gagal membangun citra di mata publik.
Menurut AB Solissa, Mahfud berusaha mengambil posisi berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi
dengan maju sebagai cawapres nomor urut 2 dalam Pilpres 2024, mendampingi Ganjar Pranowo.
Ia menganggap hal ini sebagai kekeliruan, dan Mahfud di anggap melarikan diri dari tanggung jawab sebagai menteri untuk lebih leluasa mengkritik kebijakan pemerintah, terutama terkait persoalan hukum.
“Mundurnya Mahfud dari jabatannya sebagai Menkopolhukam bisa di lihat dari dua perspektif. Pertama,
Mahfud ingin mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah yang di pimpin oleh Jokowi saat ini,” ujar AB Solissa pada Minggu, 4 Februari 2024.
