JAMBI, NEWS  

Selayang Pandang Kabupaten Muaro Jambi yang Terus Menggaung Untuk Dimekarkan

Selayang Pandang Kabupaten Muaro Jambi yang Terus Menggaung Untuk Dimekarkan
Selayang Pandang Kabupaten Muaro Jambi yang Terus Menggaung Untuk Dimekarkan
KENALI.CO.ID –  Selayang Pandang Kabupaten Muaro Jambi yang Terus Menggaung Untuk Dimekarkan. Kabupaten Muaro Jambi adalah Kabupaten penyangga ibu kota Provinsi Jambi, karena efek dari semua aktivitas perekonomian berimbas langsung bagi Muaro Jambi. Semua wilayah Kota Jambi di kelilingi oleh wilayah kabupaten Muaro Jambi.

Tak heran Kabupaten Muaro Jambi berkembang pesat bahkan kabupten ini di sebut-sebut Kabupaten paling kaya dalam provinsi Jambi. memiliki pelabuhan, perkebunan, pertambangan, pertanian, industri, perkapalan dan lain sebagainya.

Muaro Jambi di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Batang Hari. Secara defacto kegiatan pemerintahan efektif berjalan terhitung tanggal 12 Oktober 1999.

Bersamaan dengan pelantikan pejabat Bupati sementara menjelang di tetapkannya pejabat Bupati Defenitif, dengan pusat pemerintahan berada di “Sengeti” Kecamatan Sekernan berjarak 38 KM dari Kota Jambi.

Adanya reformasi dan Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah. Sehingga memungkin daerah untuk dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam menentukan arah pembangunan.

Arah pembangunan yang di maksud  sesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Luasnya kewenangan daerah ini menyangkut semua aspek pemerintahan dan kemasyarakatan kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, Hukum, moneter dan fiskal serta agama sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berorientasi pada pemberdayaan daerah

Dilansir dari laman pemda.muarojambikab.go.id, selayang pandang Muro Jambi,  Hal ini di maksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait erat dengan pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar di laksanakan.

Sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, harus berorientasi pada pemberdayaan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keserasian hubungan antar daerah, dan antara daerah dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Baca Juga :  Pj Bupati Muaro Jambi Serahkan Bantuan Kepada Korban Tertabrak Truk Batubara di Simpang Sungai Duren

Pada era otonomi, pelaksanaan reformasi di setiap bidang memerlukan kesiapan semua pihak untuk melakukan perubahan, untuk itu perlu pemahaman yang komprehensif dan kemauan secara menyeluruh terhadap permasalahan pembangunan yang di hadapi saat ini.

Dalam mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu dalam upaya membenahi dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan pada masa akan datang.

Untuk pendukung otonomi daerah yang luas ini maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah ,

sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Dengan kewenangan pengelolaan daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentunya merupakan langkah nyata dari Pemerintah dalam rangka pemberdayaan pemerintah daerah .

Sehingga kewenangan luas yang di serahkan kepada daerah di sertai pula dengan pemberian kewenangan pengelolaan keuangan yang proporsional.

Dengan demikian di harapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan berbagai akselerasi pembangunan di daerah karena memilki kewenangan luas melalui otonomi daerah sekaligus memilki kemampuan keuangan yang cukup guna membiayai pembangunan tersebut.

Percepatan pembangunan berbagai bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi yang di laksanakan sebagai upaya mewujudkan fungsi pemerintahan yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkesinambungan.

pelaksanaan pembangunan di maksud mencakup perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, di upayakan sebagai percepatan terhadap pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berupaya melakukan percepatan pembangunan.

Percepatan di berbagai bidang melalui berbagai rencana dan kebijakan pembangunan yang di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi.

APBD Kabupaten Muaro Jambi memuat rencana pembangunan yang akan di laksanakan dalam upaya pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi dalam kurun waktu satu tahun anggaran sekaligus memuat rencana pendanaan pembangunan tersebut.

Baca Juga :  Seluruh Korban Heli Jatuh di Hutan Kerinci Berhasil Dievakuasi

Penyusunan APBD Kabupaten Muaro Jambi sejak Tahun Anggaran 2007 secara teknis berpedoman pada prinsip-prinsip anggaran sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Yakni Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah.

Seiring meningkatnya kecerdasan berpolitik masyarakat berpengaruh sekali terhadap pandangan masyarakat dalam mengamati dan menilai kinerja pemerintah.

Sehingga tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas semakin kuat  mulai di tingkat pusat maupun daerah.

Masyarakat menghendaki adanya pemerintahan bersih dan berwibawa yang mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan proporsional dalam mengemban amanat rakyat membangun masyarakat yang madani.

Itulah Selayang Pandang Kabupaten Muaro Jambi yang Terus Menggaung Untuk Dimekarkan. B

Sumber: https://pemda.muarojambikab.go.id/