SMSI Minta Presiden RI Joko Widodo Tunda Keppres Tentang Anggota Dewan Pers

Kenali.co.id- Jambi– Serikat Media Siber Indonesia ( SMSI) yang beranggotakan 1.716 perusahaan pers meminta Presiden RI Joko Widodo menangguh Keppres tentang pengangkatan anggota dewan Pers. Permintaan penangguhan itu dikarenakan SMSI menilai  ada rasa ketidakadilan dalam penetapan anggota dewan pers.

Permintaan SMSI tersebut tertuang dalam surat No : 47/SMSI-Pusat/II/2022 yang dilengkapi beberapa dokumen dan beberapa catatan .

Sebelumnya SMSI juga telah menyurati ketua dewan pers yakni Surat SMSI Nomor: 0135/SMSI-Pusat/XII/2021 Tentang Permohonan Peninjauan Statuta kepada Ketua Dewan Pers tertangal 12 Desember 2021. Dan sekarang Surat SMSI No: 01/SMSI-Pusat/I/2022 Tentang Permohonan Penangguhan Penetapan Anggota Dewan Pers yang ditandatangi ketua SMSI pusat Firdaus dan wakil sekretaris jendral Yono.

“Kedua surat kami tersebut tidak adanya respon sama sekali dari Dewan Pers, sehingga dengan adanya sengkarut tersebut, kami mohon kepada Bapak Presiden dapat menangguhkan Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang pengangkatan Anggota Dewan Pers Periode 2022 – 2025 dengan pertimbangan” isi dalam surat itu.

 

Surat permintaan penangguhan juga ditembuskan Ketua Dewan Pers, Di Jakarta, Menteri Sekretaris Negara, Di Jakarta, Menteri Kominfo Republik Indonesia, Di Jakarta,Ketua DPR-RI, Di Jakarta, Komisi I DPR-RI, Di Jakarta, konstituen Dewan PersP, ara Tokoh Pers Indonesia, Dewan Penasehat SMSI Pusat, Dewan Pembina SMSI Pusat, dewan Pertimbangan SMSI Pusat, dewan Pakar SMSI Pusat dan para ketua SMSI Provinsi se-Tanah Air

Berikut poin surat yang dikirim ke Presiden Joko Widodo:

1. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai salah satu organisasi media Siber terbesar yang benggota 1.716 (SERIBU TUJUH RATUS ENAM BELAS) perusahaan media siber yang tersebar di 34 provinsi dan merupakan salah satu konstituen Dewan Pers, menilai bahwa keberadaan anggota Dewan Pers yang dipilih tidak mencerminkan keterwakilan dari tiap-tiap organisasi konstituen. Hal itu berdampak pada hilangnya kesetaraan, kesamaan hak dan keadilan bagi SMSI, bahkan anggota dewan pers ini merupakan hasil proses diskriminasi yang di bangun secara sistematis dalam bentuk peraturan Dewan pers.

Baca Juga :  Dubes Arab Saudi Siap Kunjungi Journalist Boarding School

2. Diduga bahwa Dewan Pers menetapkan peraturan tentang standar organisasi perusahaan pers yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers, Khususnya aturan tentang batas minimal jumlah anggota organisasi perusahaan pers menggunakan standar ganda yang diskriminatif, sejak awal peraturan tersebut telah memberi ruang seluas-luasnya untuk terjadi monopoli kebijakan oleh media kelompok tertentu.

Contoh:

a. Adanya peraturan yang diskriminatif tentang standar organisasi konstituen Dewan Pers bagi organisasi tertentu. Sebagai contoh bagi organisasi tertentu tersebut, berlaku syarat untuk menjadi konstituen (members) Dewan Pers diberi hak istimewa (privilese) dengan hanya cukup 8 (DELAPAN) perusahaan tanpa harus ada perwakilan kepengurusan di berbagai provinsi, dapat dinyatakan memenuhi standar organsiasi Perusahaan Pers dan kemudian dengan syarat tersebut mereka dapat membentuk organisasi lebih dari satu organisasi. Sementara organisasi perusahaan lain wajib memenuhi syarat ada ratusan anggota, dengan kepengurusan minimal ada di 15 Provinsi.

b. Selanjutnya, peraturan Dewan Pers yang lain tentang statuta Dewan Pers, menetapkan setiap organisasi yang telah memenuhi standar (Konstituen) mendapat seorang perwakilan di Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers. Dari kedua peraturan Sehingga organisasi yang telah mendapat prepilese tersebut dapat mengusulkan anggotanya untuk menjadi anggota di Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers juga lebih dari satu dan kemudian dapat menempatkan anggotanya juga lebih dari satu. (Catatan: BPPA penitia seleksi versi Dewan Pers).

c. Dan dalam Peraturan Dewan Pers tentang statuta Dewan Pers, BPPA dapat memilih dan menetapkan anggota Dewan Pers berjumlah hanya 9 (SEMBILAN) orang. Sehingga anggota BPPA yang terdiri dari utusan organisasi konstituen Dewan Pers hasil peraturan yang diskriminatif tersebut, dapat leluasa menetapkan Anggota Dewan Pers yang dikehendaki.

Baca Juga :  Jokowi: Penegakan Hukum Jangan Timbulkan Ketakutan Masyarakat

3. SMSI dengan anggota lebih dari 1. 716 (SERIBU TUJUH RATUS ENAM BELAS) perusahaan tidak ada satu orang wakilpun yang duduk menjadi anggota Dewan Pers, ini bentuk dari hasil peraturan yang diskriminastif dan secara material dan immaterial merugikan Pengurus, anggota dan organisasi SMSI. (catatan: Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, anggota Dewan Pers tafsir kami hanya 3 orang, yang terdiri dari unsur Wartawan, Perusahaan Pers dan tokoh masyarakat. Artinya untuk keadilan dan kesetaraan tidak tabu anggota Dewan Pers di tambah atau dikembalikan kepada amanat UU hanya 3 orang dari 3 unsur)

4. Kami berpendapat anggota dewan pers periode 2022-2025 yang dihasilkan dari peraturan yang diskriminatif tidak akan memenuhi rasa keadilan, prosesnya berpotensi terjadi pelanggaran hak azazi dan pembatasan hak masyarakat pers dalam berserikat yang bermuara pada terbelenggunya kemerdekaan pers yang berlawanan dengan semangat reformasi dan UUD serta UU No. 40 tahun 1999 Tentang Pers. sehingga perlu adanya peninjauan Peraturan Dewan Pers tentang standar organisasi yang berstandar ganda (Diskriminatif) agar sesuai dengan semangat Reformasi, sehingga dapat memenuhi keterwakilan para konstituen.

Mengingat Berbagai pertimbangan tersebut dan berbagai dinamika yang terus berkembang di seputar Dewan Pers dan masyarakat pers, untuk memenuhi rasa keadilan sekali lagi kami mohonkan kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia menunda menerbitkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Anggota Dewan Pers periode 2022 – 2025.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, kami bermohon kepada Bapak Joko Widodo Presiden RI berkenan menghadirkan keadilan bagi kami.

 

1. Bapak Ketua Dewan Pers, Di Jakarta.

2. Bapak Menteri Sekretaris Negara, Di Jakarta

3. Bapak Menteri Kominfo Republik Indonesia, Di Jakarta

Baca Juga :  PT. Jasa Tirta Energi Bahas Sinergi Dengan SMSI

4. Ibu Ketua DPR-RI, Di Jakarta.

5. Ketua Komisi I DPR-RI, Di Jakarta

6. Konstituen Dewan Pers

7. Para Tokoh Pers Indonesia

8. Dewan Penasehat SMSI Pusat

9. Dewan Pembina SMSI Pusat

10. Dewan Pertimbangan SMSI Pusat

11. Dewan Pakar SMSI Pusat

12. Ketua SMSI Provinsi se-Tanah Air