⌾ KENALI INFO
KEJAKSAAN TEMUKAN 50 STEMPEL BERBAGAI JENIS YANG MASIH BASAH KANTOR KPU TANJABTIM ◉ UANG SITAAN RP 230 JUTA DARI KANTOR KPU TANJABTIM DITITIP KE KAS NEGARA ◉ 4 RUANGAN KPU TANJABTIM MASIH DIPASANG SEGEL KEJAKSAAN SELAMA 4 HARI ◉ KETUA KPU TANJABTIM NURKHOLIS TAK MASUK KERJA PASCA PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN ◉ SENGKETA LAPANGAN PEMUDA AKSO DANO, PULUHAN WARGA TOLAK PEMASANGAN PLANG PEMERINTAH OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA ◉ TANAH LONGSOR, AKSES JALAN MENUJU 7 DESA DI KECAMATAN BATANG ASAI PUTUS TERIMBUN MATERIAL LONGSOR ◉ RUMAH WARGA DI DESA BATU PENYABUNG SAROLANGUN NYARIS TERJUN KE JURANG SEDALAM 8 METER AKIBAT TANAH LONGSOR ◉ KAPOLRES BUNGO TEMUKAN PERALATAN PETI DI DEKAT AREA BANDARA ◉ KASUS PERCERAIAN DI TANJABTIM SELAMA MASA PANDEMI MENCAPAI 315 KASUS ◉ KPK MINTA PEMKOT JAMBI MENGOPTIMALKAN PAD DAN TERTIBKAN ASET ◉ WALIKOTA SYARIF FASHA JADI PEMATERI LITERASI DIGITAL YANG DISELENGGARAKAN DPR RI ◉ WAWAKO MAULANA PAPARKAN PERKEMBANGAN WISATA DANAU SIPIN DALAM KEGIATAN TEMASEK FOUNDATION URBAN RESILENCE PROGRAMME 2021 ◉ GUBERNUR AL HARIS LANTIK MUCHLIS SEBAGAI KOMISARIS DAN DAN MUDASIR SEBAGAI DIREKTUR PT JII ◉ PEMPROV JAMBI TERIMA PIAGAM DAN PLAKAT PENGHARGAAN OPINI WTP DARI KEMENKEU ◉ GUBERNUR AL HARIS CEK ISOTER DAN RSUD RADEN MATTAHER JAMBI ◉ ISOTER ASRAMA HAJI DAN BPSDM DITUTUP SEMENTARA KARENA PASIEN SUDAH MENURUN ◉ KABUPATEN MERANGIN DINYATAKAN NOL KASUS POSITIF COVID-19 ◉ KASUS AKTIF COVID-19 DI MUARO JAMBI TERUS MENGALAMI PENURUNAN ◉ SEKOLAH DI BATANGHARI BUTUH 35 ORANG PENGAWAS ◉

Soeharto Membagi PKI dalam 3 Golongan

  • Bagikan

Kenali.co.idTragedi G30S yang menculik dan membunuh para jenderal TNI AD, memunculkan hura-hara, kemarahan massa dan memunculkan kekerasan di tingkat elite hingga di masyarakat bawah.

Operasi penumpasan para simpatisan dan anggota PKI segera dilancarkan oleh Soeharto, yang saat itu dengan efektif menguasai Angkatan Darat, setelah kosongnya pimpinan TNI AD. Banyak, ribuan atau mungkin jutaan orang anggota dan simpatisan PKI ditangkap dan dibunuh.

Beberapa tahun kemudian, setelah Soeharto menjadi Presiden RI, ia mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mengendalikan dan mengawasi orang-orang diduga terkait dengan PKI, yang sudah dilarang dan diharamkan di Indonesia.

Soeharto bersama aparatus Orde Baru membagi 3 golongan orang-orang yang terkait dengan PKI, yang disimbolkan dengan susunan abjad, mulai dari golongan  A, golongan B, golongan C.

Setiap golongan ini ditinjau dari derajat keterlibatannya terhadap peristiwa G30S. Setiap golongan akan mendapat perlakuan yang berbeda.

Pertama, Golongan A, golongan ini merupakan kelompok orang-orang yang terlibat langsung dalam aksi pemberontakan G30S, mulai dari setingkat daerah pusat sampai daerah.

Orang yang masuk Golongan A diproses secara hukum di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) setingkat pusat, sedangkan ditingkat daerah diproses di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmiti).

Kedua, Golongan B, merupakan sekelompok orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa G30S. Golongan B merupakan orang yang termasuk dalam anggota PKI atau pengurus organisasi masyarakat yang berasas pemahaman PKI. Golongan B termasuk orang-orang yang dinilai menghambat penumpasan PKI.

Mereka yang termasuk golongan B diasingkan dan ditempatkan di suatu kawasan khusus. Dalih pengasingan ini adalah untuk menjaga kondisi dan tidak memunculkan kemarahan masyarakat. Selain itu agar mereka tidak menghambat upaya penertiban yang dijalankan pemerintah.

Ketiga, Golongan C yakni orang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa G30S. Golongan C ini masih dibagi 3 kelompok lagi, yakni golongan CI, C2, C3. Seperti yang dikutip dari Keputusan Presiden (Keppres) nomor 28 tahun 1975 menyebutkan bahwa Golongan C1  terlibat dalam “Peristiwa Madiun”, dalam pemberontakan G30S dalam bentuk tindakan-tindakan maupun ucapan-ucapannya.

Selanjutnya ada  Golongan C 2, kelompok golongan ini merupakan anggota biasa bekas organisasi massa yang diyakini berafiliasi dengan PKI. Ada pula, Golongan C3 ini merupakan golongan C simpatisan PKI melalui tulisan-tulisan, perbuatan-perbuatan atau tulisan.

Jika berdasarkan dari Kepres yang ada, seseorang yang tergolong kelompok C, bekerja disebuah instansi pemerintahan dan berstatus pegawai negeri sipil mendapatkan perlakuan khusus dengan syarat mereka dapat pecat sementara. Namun untuk golongan C1, PNS bakal dipecat secara langsung dengan tidak hormat.

Sedangkan untuk golongan C2 dan C3 dikenakan biaya administrati, ditinjau dari sejauh mana keterlibatan mereka dalam G30S, PKI, menyebarkan paham PKI atau di dalam organiasasi yang berafiliasi ke PKI. (Naufal/Kenali.co.id)


GOLD POINT JAMBI
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *