KENALI.CO.ID, Kota Jambi – Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Manap Kota Jambi kembali menjadi sorotan. Selain masalah kekosongan obat-obatan, persoalan insentif tenaga kesehatan yang belum di bayarkan juga menjadi perhatian serius.
Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan, mengungkapkan kepada tim peliputan Jambi TV bahwa permasalahan di RSUD Abdul Manap sudah sangat kompleks dan menjadi catatan dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu.
“Persoalan obat-obatan yang kosong serta insentif tenaga kesehatan yang belum di bayarkan menjadi sorotan. Kami akan menyurati Komisi IV untuk memberikan atensi khusus terkait persoalan ini dan meminta Penjabat Walikota segera mengevaluasi manajemen rumah sakit,” ujar Putra Absor Hasibuan.
Absor menyatakan bahwa DPRD akan fokus pada isu ini dan mendesak Penjabat Walikota dan Sekda untuk segera bertindak.
“Ini akan menjadi perhatian utama kami di legislatif.
“Saya selaku Ketua DPRD akan bersurat ke Komisi IV untuk memprioritaskan permasalahan ini,”katanya.
“Penjabat Walikota dan Sekda harus cepat tanggap untuk evaluasi, karena masalah obat dan pembayaran insentif ini terkait dengan manajemen rumah sakit. Evaluasi ini sangat penting untuk perbaikan ke depan,” tegas Absor.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik, Nasroel Yasi, meminta aparat penegak hukum untuk mengaudit manajemen rumah sakit.
“Saya mengimbau agar aparat penegak hukum, BPK, dan inspektorat mengevaluasi dan meneliti pengelolaan dana di rumah sakit ini. Penting untuk mengetahui berapa dana dari APBD yang digunakan dan bagaimana penggunaannya,” ungkap Nasroel Yasir.
Permasalahan yang berlarut-larut di RSUD Abdul Manap ini menunjukkan perlunya tindakan cepat dan tepat dari pihak terkait untuk memastikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Jambi.
