KENALI.CO.ID – Menjelang Pilkada Serentak 2024, dinamika politik di berbagai daerah semakin memanas. Laporan dari berbagai sumber mengungkapkan adanya transaksi besar-besaran untuk mendapatkan dukungan partai politik.
Hal ini juga terjadi di Jambi, beberapa calon yang berniat maju memilih mengurung niatnya, karena kantongnya tak cukup untuk “membeli’ partai.
Namun beberapa kandidat calon, tak masalah berapa yang di bayar asalkan ada jaminan rekomendasi tak berubah.
Salah satu sumber saat berbincang di salah satu warung kopi mengungkapkan ada partai yang memiliki 3 kursi di minta lebih dari Rp 8 Milliar, Bahkan ada minta Rp 35 Millyar.
Fenomena ini menandakan semakin tingginya persaingan di antara calon-calon kepala daerah yang berlomba-lomba meraih tiket pencalonan.
Salah satu sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, “Ada calon yang rela mengeluarkan miliaran rupiah demi mendapatkan rekomendasi dari partai besar. Ini bukan lagi rahasia, tapi sudah menjadi praktik umum di banyak daerah.”
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Fajar Nugroho, fenomena ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem politik di Indonesia.
“Ketergantungan calon kepala daerah pada partai politik untuk maju di Pilkada membuat mereka terpaksa melakukan transaksi semacam ini. Ini merusak demokrasi karena mengutamakan kekuatan finansial di banding kualitas calon,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi setiap tahapan Pilkada, termasuk potensi transaksi politik yang melanggar hukum.
“Kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas jika di temukan indikasi korupsi atau pelanggaran hukum lainnya dalam proses pencalonan kepala daerah,” kata Firli.
Transaksi politik Memicu Protes
Di beberapa daerah, isu transaksi politik ini telah memicu protes dari masyarakat dan aktivis. Mereka menilai praktik ini tidak hanya merusak integritas politik, tetapi juga mengancam kesejahteraan masyarakat.
“Jika calon terpilih hanya karena uang, bagaimana mereka bisa fokus pada pelayanan publik? Mereka akan lebih sibuk mengembalikan modal kampanye daripada memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Rina, seorang aktivis.
Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di harapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi praktik transaksi politik ini. Salah satunya dengan memperketat pengawasan dan memperjelas aturan terkait pendanaan kampanye serta pencalonan kepala daerah.
Di sisi lain, beberapa partai politik juga mulai merespon isu ini dengan lebih selektif dalam memberikan dukungan.
“Kami akan memastikan bahwa calon yang kami dukung benar-benar berkompeten dan memiliki integritas. Dukungan partai bukan untuk dijual, tetapi untuk memajukan daerah,” kata seorang juru bicara partai politik.
Dengan Pilkada Serentak 2024 yang semakin dekat, masyarakat berharap agar pemilihan kepala daerah dapat berlangsung jujur dan adil, tanpa adanya praktik transaksi yang mencederai demokrasi.
Harapannya, calon-calon yang terpilih nanti benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: diolah dari berbagai sumber
