Kota Jambi – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan dan Penanggulangan Banjir di Kota Jambi pada Selasa (4/3/2025).
Rapat yang digelar di ruang rapat Wali Kota Jambi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI, David Partonggo Oloan Marpaung, Kabid SDA PUPR Provinsi Jambi, Yazzer Arafat, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi.
Setelah rapat, Wali Kota Maulana menjelaskan kepada wartawan bahwa tujuan Rakor ini adalah untuk menyusun strategi dan langkah-langkah konkret dalam menangani banjir secara bertahap di Kota Jambi.
“Alhamdulillah, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk beberapa titik kawasan yang menjadi fokus dalam mengurangi dan mereduksi banjir di wilayah Kota Jambi. Kami juga telah membagi tugas antara Balai Wilayah Sungai, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa langkah-langkah percepatan penanganan banjir akan dimulai pada bulan Mei mendatang, meliputi pembangunan crossing, pelebaran drainase dan sungai, serta perencanaan pembangunan kolam retensi. “Insya Allah, pada bulan Mei ini sudah ada tindakan nyata yang dilakukan, seperti pembangunan crossing, pelebaran drainase dan sungai, serta perencanaan pembangunan retensi,” jelas Maulana.
Maulana juga menekankan bahwa pengerjaan akan difokuskan pada titik-titik yang tidak memerlukan pembebasan lahan, terutama untuk pembangunan kolam retensi. “Prinsipnya, kami akan mengerjakan terlebih dahulu titik-titik yang tidak memiliki kendala pembebasan lahan. Kami telah memiliki data lengkap mengenai penyebab banjir secara holistik, yang akan dikaji lebih lanjut. Misalnya, crossing jalan, box culvert, dan lainnya,” paparnya.
Selain bekerja sama dengan BWSS dan Pemerintah Provinsi Jambi, Maulana menyatakan bahwa Pemkot Jambi juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Muara Jambi, mengingat batas wilayah kedua daerah tersebut saling berhubungan. “Kami akan mengirim surat kepada Bupati Muara Jambi dan Gubernur Jambi untuk menyelesaikan masalah banjir ini secara bersama-sama. Jika hanya menangani di wilayah kota, permasalahan ini tidak akan pernah tuntas,” tegasnya.
Rakor ini menjadi langkah awal dalam menyusun strategi terpadu untuk mengatasi banjir di Kota Jambi, dengan melibatkan berbagai pihak terkait guna mencapai solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
